Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam wawancara tahap akhir terhadap 30 peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama secara virtual, Kamis (19/11).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan seleksi wawancara untuk mengisi enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh kandidat adalah pemahaman tentang reformasi birokrasi.
Hal ini disampaikan oleh Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini. "Yang paling penting adalah memahami reformasi birokrasi. Itu ilmu pengetahuan yang sangat dasar karena Kementerian PANRB merupakan penggerak reformasi birokrasi," ujarnya dalam acara wawancara tahap akhir terhadap 30 peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama secara virtual, Kamis (19/11).
Dikatakan bahwa reformasi birokrasi perlu dipahami dari semua aspek dalam lingkup Kementerian PANRB, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, sampai pelayanan publik. Kualifikasi penting lainnya adalah memahami perubahan tata kelola pemerintah. Para kandidat harus rajin mencari informasi tentang transformasi pemerintah, perubahan pemerintah, dan perubahan dalam birokrasi.
Selain itu, para kandidat perlu memperhatikan visi dan misi Presiden Joko widodo agar dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan umum kandidat juga disesuaikan dengan program yang sudah dibuat oleh Kementerian PANRB supaya mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
Ia menyontohkan kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang kandidat untuk menduduki jabatan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PANRB. "Saya memerlukan orang yang memiliki kompetensi dan paham dengan tata kelola berbasis IT dan kompetensi tentang administrasi kepemerintahan digital government," ungkapnya.
Kompetensi selanjutnya adalah keterampilan berbahasa asing. Kemampuan tersebut nantinya dapat menunjang pejabat menjalankan tugas utama kedeputian dan program-program yang dijalankan, salah satunya melakukan kerja sama dengan negara lain.
Rini mengakui bahwa terdapat kesulitan dalam mencari kandidat dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pasalnya, setiap jabatan memiliki kompetensi khusus yang harus dipenuhi sehingga Panitia Seleksi dituntut untuk lebih kritis dalam mengajukan pertanyaan serta jeli menentukan potensi kandidat dalam wawancara yang berlangsung selama 30 menit.
Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh para Panitia Seleksi adalah bagaimana sudut pandang kandidat akan integritas dan loyalitas. Jawaban atas pertanyaan tersebut mampu menunjukan bagaimana seseorang menempatkan dua nilai dasar kepemimpinan di dalam pekerjaannya. "Integritas menjadi salah satu penilaian karena kami ingin membangun good governance. Good governance bukan hanya pada sistemnya, tapi juga pada manusia yang menjalankannya," pungkas Rini.
Wawancara tahap akhir calon PPT Pratama Kementerian PANRB diikuti oleh 30 peserta. Wawancara hari pertama diselenggarakan bagi pelamar jabatan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III; dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana. Sementara wawancara pada hari kedua diselenggarakan bagi para peserta yang melamar jabatan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur; dan Sekretaris Deputi bidang Pelayanan Publik. Tahapan selanjutnya dalam seleksi ini adalah penentuan tiga besar pelamar bagi masing-masing jabatan. (clr/HUMAS MENPANRB)
