Menteri Asman dan Menteri Yassona dengan latar belakang CPNS Kemenkumham dalam acara penandatanganan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Jakarta, Senin (16/04)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, menyambut baik pencanangan Zona Integritas (ZI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungannya, serta untuk membentuk ASN yang profesional,“ ujarnya dalam Forum Diskusi Ilmiah dan Pencanangan Zona Integritas Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (16/04).
Menteri Asman mengatakan, Smart ASN 2024 dapat diwujudkan melalui strategi perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kapasitas dan reformasi kesejahteraan ASN. Smart ASN memiliki nasionalisme yang tinggi, memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan bahasa, wawasan global, hospitality (pelayanan), networking (jaringan) serta entrepreneurship (kewirausahaan) harus dibangun secara berkesinambungan.
Dikatakan, pencanangan zona integritas sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan nasional, dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani. Predikat WBK/WBBM diberikan kepada instansi pemerintah, mulai dari pimpinan beserta seluruh jajarannya yang memang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly menekankan pentingnya integritas kepada seluruh taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Politeknik Imigrasi (Poltekim), dan seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham.
Menurutnya, integritas sangat penting bagi para taruna, karena sebagai bekal utama untuk menjaga dan merawat kinerja yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif di kementerian Hukum dan HAM. "Hari ini menjadi sangat penting karena kader-kader generasi penerus Kemenkumham ada Poltekip, Poltekim, ada CPNS untuk diberikan pengetahuan dan dikuatkan integritasnya," ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM tersebut. "Namun, perlu saya sampaikan, membangun perangkat, membuat fasilitas, membangun gedung-gedung, menyediakan perlengkapan lengkap tanpa integritas, tanpa SDM yang berintegritas yang mempunai kemampuan melayani ini percuma saja," imbuhnya.
Maka dari itu, Yassona berharap kepada seluruh pegawai di Kementerian Hukum dan HAM, taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Politeknik Imigrasi (Poltekim), dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham, untuk selalu membangun budaya integritas dalam menjalankan tugasnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
