PRESS RELEASE
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 Wilayah Regional II
Surabaya , 31 Januari 2017
SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah regional II, Selasa (31/01). Bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Jatim, Surabaya, penyerahan LHE AKIP yang dilakukan Kementerian PANRB kali ini merupakan seri kedua setelah sebelumnya telah dilakukan penyerahan LHE AKIP kepada pemerintah Kabupaten/Kota wilayah regional I yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 25 Januari 2017.
Daerah yang termasuk dalam penilaian di wilayah regional II meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB Asman Abnur memberikan apresiasi atas upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh kabupaten kota khususnya wilayah II. Karena memang dikatakannya terdapat beberapa unit kerja yang telah menerapkan e-budgeting di lingkungan pemerintah masing-masing. E-budgeting merupakan program penganggaran kegiatan berbasis elektronik yang merupakan sebuah langkah signifikan dalam upaya mencegah program/kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan penggunaan anggaran pemerintah.
"Namun e-budgeting yang dilaksanakan harus didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga mampu mencegah pemborosan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Untuk itu, diminta agar progam e-budgeting yang Bapak/Ibu laksanakan agar diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan," ujar Menteri Asman.
Pada kesempatan ini, MenPANRB menyampaikan bahwa hasil evaluasi AKIP yang dilakukan pihaknya pada tahun 2016 menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92.
Walaupun terjadi peningkatan, namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B.
Menurut Menteri Asman, untuk wilayah regional II pada tahun 2016 terdapat satu pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat “A” yaitu Kabupaten Banyuwangi, disamping itu terdapat 3 kabupaten/kota yang meraih predikat “BB” yaitu Kabupaten Badung, Kota Malang, dan Kabupaten Tulungagung. Di wilayah tersebut pun terdapat 31 kabupaten/kota dengan predikat “B”, kemudian 61 kabupaten/kota dengan predikat “CC”, serta 50 kabupaten/kota dengan predikat “C”, dan satu kabupaten dengan predikat “D”.
"Untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hari ini menerima hasil rapor akuntabilitasnya, saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah agar lebih serius lagi untuk memberikan fokus dan komitmen bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Wujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul hasil kinerja pemerintah dalam kehidupannya," tegas Menteri Asman.
Tidak lupa Menteri Asman mendorong pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kurang memuaskan, untuk segera melakukan studi tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik penerapan SAKIP-nya. Dengan demikian para kepala daerah dapat menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat. (byu/ars/arl/Humas MenPANRB)
