JAKARTA – Audit organisasi yang dilakukan oleh para menteri terhadap instansi yang dipimpinnya merupakan langkah untuk mengefektifkan program dan target-target di masing-masing instansi, bukannya untuk menghambat. Karena itu, audit organisasi Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada target-target implementasi program pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Konsekuensinya dalam dua tahun ini Kementerian Pertanian harus berkonsentrasi pada pencapaian target-targetnya, tanpa harus dibayang-bayangi oleh adanya restrukturisasi organisasi. “Jadi bisa fokus dulu sebelum dilakukan audit organisasi,” ungkap Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kepada wartawan usai pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Selasa (11/11).
Seperti diketahui, Presiden jokowi menggariskan kebijakan kedaulatan pangan. Hal in menjadi prioritas utama yang menjadi tanggung jawab Menteri Pertanian. Sejauh prioritas ini bisa diwujudkan, maka penataan organisasi bisa dilaksanakan menyusul. “Kalau ada unit-unit organisasi yang tidak produktif atau ada personil-personil yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, dapat langsung ditindaklanjuti Menteri Pertanian untuk diaudit,” imbuh Yuddy yang didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan, aparatur sipil negara di lingkungan instansinya diberi target untuk mengimplementasikan program-program swasembada pangan. Dalam dua tahun ke depan, Menteri Pertanian akan memberikan direction yang jelas dan pasti. “Kepada siapa, pekerjaan apa, tanggung jawabnya apa, dan tugas siapa. Jadi pencapaian target swasembada pangan pun dapat dipercepat,” ujarnya. (bby/HUMAS MENPANRB)