Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Pengarahan Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Sumatra Barat di Istana Gubernuran Provinsi Sumbar, Kota Padang, Senin (26/09).
PADANG - Reformasi birokrasi (RB) tematik adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi. RB tematik berfokus dalam penyelesaian berbagai permasalahan tata kelola yang terkait dengan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak para kepala daerah termasuk aparatur sipil negara (ASN) di Sumatra Barat bergandengan tangan dalam menyukseskan fokus program reformasi birokrasi tematik.
"RB tematik inilah yang menjadi fokus dan sekarang sedang mulai kami sosialisasikan di Provinsi Sumatra Barat," ujar Menteri Azwar Anas dalam acara Pengarahan Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Sumatra Barat di Istana Gubernuran Provinsi Sumbar, Kota Padang, Senin (26/09).
“Kenapa perlu reformasi birokrasi tematik? Agar fokus terukur. Arahan Presiden Jokowi, reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, tapi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. Maka reformasi birokrasi tematik kita dorong bersama,” imbuh Anas.
Diuraikan, terdapat tiga fokus dalam reformasi birokrasi tematik. Pertama, reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, seluruh elemen pemerintah diminta untuk segera berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan berbagai dimensinya.
Mantan Kepala LKPP ini mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan. Nilai indeks RB yang tinggi akan diberikan bagi instansi pemerintah yang memiliki program RB pengentasan kemiskinan yang bagus pula.
"Ini yang saya terjemahkan dari arahan Bapak Presiden. Bagaimana kemudian antar-OPD menerapkan pohon kinerjanya, siapa melakukan apa untuk pengentasan kemiskinan, menjadi penting," imbuhnya.
Fokus kedua adalah RB Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu menyampaikan bahwa investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Perizinan yang mudah dan cepat merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dapat diberikan pemerintah Indonesia kepada para investor.
Investasi yang meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus RB tematik yang ketiga yaitu Administrasi Pemerintahan. Anas mengatakan, Presiden Jokowi kerap kali berpesan agar pemerintah harus bersiap menghadapi disrupsi teknologi dan iklim digital yang dicirikan dalam era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity).
Kesuksesan RB tematik tentu tidak lepas dari peran ASN sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan. Karenanya, kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota di Sumatra Barat harus menghayati dan mengajak ASN dalam menyongsong birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.
"ASN ini sebenarnya sedikit-banyak tergantung leader-nya. Kalau leader-nya menghayati, ajak mereka semua. ASN ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk kemajuan bangsa jika kita kembangkan dengan baik," tandasnya. (HUMAS MENPANRB)
