Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Selasa (21/02).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) menajamkan strategi agar dampak birokrasi dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Salah satunya dengan mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkolaborasi menyukseskan program reformasi birokrasi (RB) tematik yang jadi fokus pemerintah saat ini.
“Pengalaman (saat menangani) Covid-19, dengan diorkestrasi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, TNI, Polri, dan kita semua berhasil kerja gotong royong untuk menyukseskan penanganan Covid. Kalau penanganan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan digitalisasi layanan pemerintahan dikeroyok bersama-sama tentu akan bisa tercapai targetnya,” ujarnya pada acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Selasa (21/02).
Anas menjelaskan, ada empat fokus reformasi birokrasi tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, serta prioritas aktual Presiden berupa pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri.
“Oleh karena itu, mulai tahun ini, Kementerian PANRB mengubah evaluasi reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemda. Fokusnya ada pada hasil atau dampak. Kami mengajak Polri berkolaborasi, bagaimana Polres misalnya, turut mendorong peningkatan investasi, bersama-sama Pemda mengawal program penurunan kemiskinan dan sebagainya,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas, sebagai jajaran Polri yang paling dekat dengan akar rumput, juga diminta terlibat. Anas meyakini Bhabinkamtibmas punya pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk membantu penanganan stunting hingga kemiskinan di wilayahnya bertugas.
Pada kesempatan tersebut, Anas turut memuji digitalisasi layanan kepolisian yang diinisiasi Polri. Polri mengembangkan super app Polri Presisi yang telah mengintegrasikan seluruh layanan kepolisian sehingga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan layanan. Melalui pengecekan e-tilang, konfirmasi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), pemantauan terhadap SP2HP, informasi Kamtibmas, dan penyampaian pengaduan secara online melalui Dumas Presisi dan Propam Presisi hanya dalam satu genggaman.
“Bapak Wakil Presiden menargetkan Mal Pelayan Publik (MPP) digital di bulan Mei, kemarin kami sudah uji coba, mendemokan terkait dengan MPP digital. Nah kami minta dukungan Pak Kapolri agar layanan Polri juga bisa diintegrasikan dengan layanan di MPP Digital,” imbuh Anas.
Anas mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada masyarakat. Ia berharap praktik baik ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.
Kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik antara Kementerian PANRB dan Polri juga diharapkan dapat terus terjaga utamanya untuk memenuhi harapan Presiden lewat implementasi RB Tematik. (rum/HUMAS MENPANRB)
