Pin It

20240107 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya 12

 

DHARMASRAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan bahwa birokrasi pemerintahan harus lincah dan cepat. Hal ini salah satunya disebabkan karena meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan dari pemerintah. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi jalan tengah untuk menghadapi perubahan cepat yang saat ini terus terjadi.

“Pemerintahan di era digital seperti sekarang ini membutuhkan infrastruktur kehidupan digital. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan portal nasional yang di dalamnya mencakup identitas digital, platform interoperabilitas data, dan pembayaran digital,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Peringatan HUT ke-20 Kabupaten Dharmasraya, Minggu (07/01).

Menteri Anas menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi harus berdampak, kemudian, birokrasi bukanlah tumpukan kertas. Ketiga, birokrasi harus bergerak lincah dan cepat.

“Kami mengajak Pak Bupati dan seluruh perangkat pemerintah di momen HUT Kabupaten Dharmasraya ini, ayo kita semangat membenahi birokrasi di Kabupaten Dharmasraya. Karena seperti yang disampaikan Bapak Presiden bahwa seharusnya birokrasi kita ini lebih praktis dan tidak ribet ke depannya,” jelasnya.

20240107 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya 11

Menteri Anas menekankan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, dengan SPBE bukan hanya mendapatkan efisiensi dan kecepatan dalam birokrasi serta menekan perilaku korupsi, namun dapat menekan biaya atau anggaran yang begitu besar, yang dapat dialihkan kepada program yang bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “SPBE mutlak harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah. Kami akan pantau dalam percepatannya serta akan memberikan penilaian dari kementerian dan lembaga di pusat hingga di daerah,” pungkasnya.

Anas mengatakan, Presiden baru saja meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamnya mengatur soal percepatan Government Technology (GovTech).

“Melalui GovTech, hal ini kedepannya tidak akan lagi terjadi karena akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk,” ungkap mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas juga mencontohkan sejumlah pengalaman transformasi digital pelayanan publik di banyak negara. Di Inggris, misalnya, dari sebelumnya ada 1.000 aplikasi kini telah diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik. “Indonesia pada trek yang tepat menuju arah tersebut,” ujarnya.

Menteri Anas berharap, di Hari Jadi Kabupaten Dharmasraya ini, dapat memacu daerah tersebut menjadi yang terdepan dengan berbagai inovasinya dan menjadi bagian dari pelopor penerapan digitalisasi di Sumatra Barat. "Saya berharap Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi kabupaten yang maju dan sukses serta masyarakatnya semakin bahagia dan sejahtera," harapnya.

20240107 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya 7

Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan bahwa momen terpenting dalam peringatan HUT ke-20 Kabupaten Dharmasraya ini harus disyukuri bahwa pembangunan Kabupaten Dharmasraya terus berlangsung hingga kini. HUT ini juga menjadi bagian dari evaluasi atas apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depannya.

"Mari terus kita bekerja untuk negeri ini, karena tidak mudah bagi para pendahulu kita membangun sebuah kabupaten dan mudah-mudahan kita semakin dewasa dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk Dharmasraya yang kita cintai ini,” ujarnya.

Dirinya berharap di usia ke-20 ini, Dharmasraya akan meloncat lebih tinggi untuk supaya benar-benar bisa menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan berbudaya. "Sesuai yang disampaikan arahan dari Bapak Presiden dan termasuk Bapak Menteri bahwasanya 2045 kita akan memasuki Indonesia Emas. Tinggal 22 tahun lagi bagaimana kita bisa ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Di tahun 2045, maka perlu kita cermati anak-anak kita harus sekolah, harus mempunyai pemikiran yang baik pada generasi Z," tutupnya. (dit/HUMAS MENPANRB)