Menteri Asman beramah-tamah dengan ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Selasa (04/03)
BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya pembentukan MPP dapat memberi kemudahan pada masyarakat, terutama dalam mengurus perizinan.
“Konsep MPP itu menyatukan berbagai pelayanan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan begitu memberi kemudahan masyarakat untuk mengurus perizianan karena lokasinya berada dalam satu gedung,” ujarnya di sela acara Percepatan Reformasi Birokrasi se-Jawa Barat Mewujudkan Birokrasi Akuntabel, Efektif dan Efisien, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (03/04).
Disampaikan saat ini penerapan MPP sudah dilakukan di DKI Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, dan Bekasi, serta terdapat beberapa daerah yang menyatakan komitmen serta mesiapannya untuk segera membangun MPP di wilayah masing masing.
Menurut Menetri, perlu ada komitmen kuat dari pimpinan untuk membangun sebuah MPP. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak terutama dengan instansi vertikal, karena MPP akan diisi oleh layanan perizinan dan non perizinan baik dari daerah, instansi pemerintah pusat, BUMN, maupun BUMD.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan keinginannya untuk membangun MPP di wilayahnya, karena konsep MPP memberi kemudahan pada masyarakat. Meski demikian pihaknya mendapat kendala dalam proses pembangunan MPP seperti ketersedian lahan. “MPP bisa dilakukan kapan saja. Namun, kita harus mencari gedung yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik lebih dulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat dua alternatif yang bisa dilakukan untuk mewujudkan MPP ini. Pertama, Pemprov Jabar dapat menyewa gedung tertentu atau membangun gedung sendiri melalui APBD. Kemungkinan kedua opsi itu juga bisa dilakukan saat anggaran perubahan. Meski demikian dirinya mengakui bahwa pelayanan publik di Provinsi Jabar sudah sangat baik. Hanya saja belum ada integrasi pelayanan yang diselenggarkan oleh pusat maupun daerah (byu/HUMAS MENPANRB)
