Menteri Asman Abnur berdialog dengan warga masyarakat yang tengah mengurus SIM di Satpas Polresta Banjasrmasin, Kalimantan Selatan, Senin (23/04)
BANJARMASIN – Keberhasilan Polres Banjarmasin meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), selain harus ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), juga perlu diikuti Polres lain. Lebih dari itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur bahkan memotivasi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan untuk menerapkan WBK.
Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu Polda yang ditetapkan sebagai WBK/ WBBM. “Hingga saat ini kan belum ada satu Polda pun yang menerima predikat WBK. Hal ini dapat menjadi motivasi Polda Kalsel untuk dapat meraih WBK,” ujarnya dalam studi kelayakan peningkatan tipelogi Polda Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin (23/04).
Saat ini sudah ada 12 unit kerja Polri yang mendapatkan Predikat WBK dan WBBM Dari Kementerian PANRB. Unit kerja pelayanan tersebut menjadi contoh bagi unit kerja lainnya. Untuk itu, Menteri mendorong seluruh Polres di wilayah Polda Kalsel mengikuti jejak Polresta Banjarmasin. Meskipun diakui untuk ke sana tidak mudah, namun bermodalkan komitmen pimpinan, bukan hal yang tidak mungkin dapat terwujud.
Dari 12 unit kerja Polri, 9 unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK dan 3 unit kerja lainnya, yakni Polresta Sidoarjo, Polres Jember dan Gresik berhasil naik menjadi WBBM. Meski demikian, Asman berpesan agar predikat WBK dan WBBM tidak diartikan sebagai sebuah prestasi, melainkan sebuah keharusan sebagai penyelenggara negara.
Sementara itu Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana menyampaikan jika pihaknya akan terus berupaya menerapkan WBK dan WBBM di wilayahnya. Hal tersebut sejalan dengan program Kapolri yakni mewujudkan institusi Kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter). Setelah Polres Banjarmasin berpredikat WBK, kapolda menargetkan dalam satu tahun akan ada 3 Polres yang menerapkan WBK dan WBBM. (byu/HUMAS MENPANRB)
