Menteri Asman Abnur memimpin rapat konsolidasi LPNK di bawah koordinasi Kementerian PANRB, di ruang Sriwijaya kantor Kementerian PANRB, Rabu (03/08). (Foto : rr)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengajak pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi kementerian yang dipimpinnya untuk membuat program-program prioritas, mulai dari enam bulanan sampai tiga tahun ke depan.
Hal itu dikatakan Asman dalam rapat konsolidasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kantor Kemenetrian PANRB, Rabu (03/08). “Saya minta saudara-saudara menetapkan prioritas enam bulan ke depan, apa yang akan dicapai dalam setahun hingga tiga tahun ke depan. Tidak mungkin kita bisa mengubah semuanya dalam waktu singkat ini,” ujarnya.
Namun Menteri mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menambah kecepatan dalam bekerja, dan setiap perubahan yang terjadi dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Sebagai pusat dari mesin birokrasi, kita harus berjalan lebih cepat dan bisa menunjang percepatan bagi instansi pemerintah lain,” imbuhnya.
Pria kelahiran Padang Pariaman tanggal 2 Februari 1961 menuturkan pengalamannya sewaktu menjadi anggota DPR. Kalau sedang berkunjung ke daerah, sering mempertanyakan keberadaan surat-surat sebagai bukti sahnya suatu aset negara. Kalau ada bangunan, adakah suratnya, kalau ada siapa yang memegang. Demikian juga dengan kendaraan, di mana surat-surat kendaraannya. “Tidak jarang surat-surat itu dipegang oleh para pegawai, yang sering tidak terintegrasi. Tidak sedikit pemda yang pengadministrasian asetnya tidak jelas,” ujarnya.
Untuk itu, Menteri mendorong Kepala ANRI Mustari Irawan agar memperjelas dan memprioritaskan penanganan arsip-arsip sebagai bukti kepemilikan aset negara. “Dari mana datangnya negara? Kan dari surat2 tersebut. Ini harus menjadi prioritas ANRI,” imbuh Asman.
Terkait dengan BKN, Menteri menuturkan bahwa saat menjabat sebagai Wakil Walikota Batam sering melihat PNS yang menghadapi masalah ketika mengurus kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Asman mengaku sering melihat, PNS yang mau naik pangkat datang ke BKD dengan membawa map berisi setumpuk persyaratan. Tapi dia harus pulang dengan kecewa, karena katanya data belum lengkap, kurang ini, kurang itu. “Saya bilang, BKD harusnya mempunyai data yang lengkap dan mengenai pegawai di instansinya. Data itu juga harus terintegrasi antara pusat dan daerah. Tolong BKN perhatikan ini,” lanjutnya seraya menambahkakn bahwa PNS yang pensiun sering lama, dan kadang-kadang kurang jelas.
Dikatakan, baru saja Asman bertemu Gubenrur Bank Indonesia yang sistem kepegawaiannya luar biasa. “Saya terinspirasi dengan perbankan. Kita akan belajar sistem kepegawaian perbankan. Masa kita kalah dengan bank,” tegas Menteri.
Menteri Asman minta kepada Kepala BKN Bima Haria Wibisana untuk menyusun hitung-hitungan yang rinci, mulai dari berapa PNS saat ini, bagaimana kualifikasi dan kompetensinya, sehingga bisa menjelaskan berapa pegawai yang memiliki keahlian dan berapa yang tidak, serta ada di mana mereka. “Jangan lagi ada sarjana Farmasi yang mengurusi urusan PU, atau sarjana agama menjadi Kepala Pertanian. Jangan sampai mesin birokrasi ini tidak jalan,” tegasnya.
Asman menganalogikan, saat ini birokrasi ini membutuhkan pegawai yang memiliki nilai A. Tetapi ternyata, yang ada pegawai yang nilainya C semua. Akibatnya, tidak jarang PNS datang jam 7.30, tetapi tidak tahu apa yg dikerjakan. “Ada PNS yang rambutnya cepat putih, akibat stres lantaran tidak ada kerjaan,” sergahnya yang disambut tawa para peserta rapat.
Menurut Menteri, persoalan-persoalan itu harus dibenahi. Selanjutnya, publik juga perlu diberi tahu apa saja yang dilakukan pemerintah. Jangan sampai yang kita kerjakan tidak diketahui publik.
Namun, diingatkan juga bahwa dalam menyampaikan kepada masyarakat harus dengan cara-cara yang baik. Penataan pegawai yang dilakukan, bukanlah pemangkasan jumlah pegawai, tetapi dengan pembinaan dan penyaluran ke posisi yang tepat agar bisa berkreasi. “Kalau spirit mereka makin tinggi, mudah-mudahan umur mereka tambah panjang. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan mereka juga mendoakan bapak ibu sekalian,” imbuh Asman setengah berseloroh.
Kepada Kepala LAN Adi Suryanto, Menteri mendorong agar LAN mencari cara agar antrean PNS yang akan mengikuti diklat tidak terlalu panjang. “Apa ini bisa kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, mislanya, untuk mengurangi antrean,” sergahnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
