Menteri PANRB Asman Abnur berbincang-bincang dengan Walikota Batam, dalam rapat di Kantor Kemenetrian PANRB, Kamis (30/03)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta Pemerintah Kota Batam dapat memperbaiki sistem akuntabilitas serta pelayanan publik di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Walikota Batam Muhammad Rudi di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (30/03).
Menteri Asman mendorong agar Pemko Batam memperbaiki predikat SAKIP yang tahun ini CC menjadi minimum BB. “Pemda yang tahun ini nilainya CC, harus memperbaiki akuntabilitasnya, sehingga minimal bisa menjadi BB,” ujarnya.
Harapan Menteri itu tak lepas dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemeriontah kabupaten/kota tahun lalu yang perbaikannya masih lambat. Dari target capaian 50 persen kabupaten/kota yang mendapat predikat baik dalam sistem akuntabilitas kienerja instansi pemerintah (SAKIP) pada tahun 2019, saat ini baru tercapai 9,03%. Tercatat baru 69 dari 475 kabupaten/kota yang dievaluasi yang mendapat nilai baik.
Dari hasil evaluasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota tahun 2016, sebenarnya terjadi peningkatan nilai rata-rata dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92.
Namun demikian, rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B.
Menanggapi hal itu, Walikota Batam Muhammad Rudy menyatakan kesiapannya berusaha mengikuti keinginan dari Menteri PANRB untuk menaikan grade yang sebelumnya CC menjadi BB, tentunya dengan bantuan serta bimbingan dari Kementerian PANRB. Menurutnya saat ini dirinya bersama Wakil Walikota Batam, Bappeda dan seluruh jajaran di Pemko Batam sudah berkomitmen untuk memenuhi persyaratan dalm perbaikan sistem akuntabilitas.
"Artinya kalau saya komit dengan wakil juga komit maka ini akan jalan karena ada ditangan kami kebijakan ini, kalau semua sudah ada komitmen maka dijalankannya pun akan jauh lebih mudah," ujarnya..
Mal pelayanan publik
Dalam kesempatan itu, Menteri juga mengajak Walikota Batam agar bisa bahu membahu mewujudkan mal pelayanan publik yang direncanakan dapat teralisasi tahun ini. Dengan adanya mal pelayanan publik, diharapkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dapat terpenuhi, karena seluruh pelayanan perizinan berada dalam satu gedung, sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Dengan adanya mal pelayanan publik, lanjut Asman, seluruh aktifitas pelayanan pun dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga praktek pungutan liar yang selama ini masih terjadi di pelayanan publik dapat dihilangkan.
Selain Batam, Menteri PANRB mentargetkan bisa merealisasikan mal pelayanan publik di jakarta dan Surabaya. Ketiga kota tersebut sudah menyatakan kesiapannya untuk membangun mal pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama Walikota Batam Muhammad Rudi menyatakan kesiapnnya untuk mendukung pembangunan mal pelayanan publik di wilayahnya. Untuk itu, ia berharap agar Menteri PANRB dapat menjembatani antara Pemko Batam, BP Batam, dan Pemprov Kepulauan Riau, sehingga mal pelayanan publik dapat segera terwujud.
Menurutnya dengan kordinasi antar ketiga pihak tersebut dapat membangun mal pelayanan publik dalam waktu dekat. Pihaknya pun menginginkan agar Kotanya dapat menjadi contoh penerapan mal pelayanan publik seperti dua kota lainnya yakni Jakarta dan Surabaya. (byu/HUMAS MENPANRB)
