Menteri Yuddy beserta para deputi Kementerian PANRB memberikan arahan kepada tenaga huma pemerintah di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (08/01).
JAKARTA - Tenaga Humas Pemerintahan (THP) atau Government Public Relation (GPR) mendapat pengarahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi beserta para pejabat tinggi Kementerian PANRB.
Dalam sambutannya, Menteri Yuddy menjelaskan peran Kementerian PANRB. "Apa yang dilakukan dalam satu tahun terakhir merupakan langkah peta jalan reformasi birokrasi. Di meja kalian sudah ada buku saku yang menjelaskan mengenai peran Kementerian PANRB," kata Yuddy, Jumat (8/1).
Setelah memberikan sambutan, pengarahan dilanjutkan oleh para Deputi. Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan tentang pentingnya adaptasi dalam bekerja. Lebih dari itu, dia menjelaskan mengenai pencanangan smart ASN yang akan ditargetkan pada tahun 2019.
"Dalam rekrutmen ASN kita ingin mendapatkan orang-orang dengan wawasan internasional, penguasaan bahasa asing, IT, dan mempunyai daya networking. Dengan kendaraan ini, maka pada tahun 2019 kita bisa mencapai smart ASN," kata Setiawan.
Selain itu, Setiawan juga menegaskan status THP. Dikatakan, THP memiliki peran strategis yaitu sebagai konsultan di Humas.
"THP merupakan konsultan humas yang betul-betul canggih. Status THP lebih kepada tenaga profesional dan fungsional," kata Setiawan.
Pengarahan dilanjutkan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini. Dia mengatakan, kelembagaan akan sangat terkait dengan sumber daya manusia. Selain itu, ketata laksanakaan mengatur mengenai bisnis proses.
"Kelembagaan memang harus menjadi lokomotif karena akan berpengaruh terhadap jalannya birokrasi. Kita harus meyakinkan bahwa lembaga harus bekerja dengan bisnis proses strategi," kata Rini.
Kemudian, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatu dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh menjelaskan mengenai tujuan reformasi birokrasi. Dikatakan bahwa reformasi birokrasi dilakukan agar semua birokrasi bebas dan bersih dari praktek-praktek KKN.
"Kesimpulannya, Kemenpan tugasnya membangun birokrasi, mendorong semua kementerian dan lembaga me-reform dirinya dengan melakukan evaluasi," kata Ateh.
Pengarahan terakhir yaitu dari Asisten Deputi Koordinasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Triyoga. Dikatakan, Kementerian PANRB dalam hal pelayanan publik mendorong agar para investor masuk untuk tanam modal di Indonesia.
"Dalam hal pelayanan publik, tugas kita memastikan bahwa seluruh kantor-kantor penyelenggara pelayanan publik memiliki standar pelayanan. Sehingga publik memperoleh informasi mengenai pelayanan yang dibutuhkan," kata Yoga. (ns/HUMAS MENPANRB)
