Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (27/03).
JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk menyampaikan evaluasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah nyata KKP dalam memudahkan stakeholder ekonomi maritim.
“Ada perbaikan dan pembenahan yang sangat signifikan di KKP, begitu juga terkait dengan alat ukur baru yaitu Reformasi Birokrasi (RB) berdampak berupa peningkatan investasi, penanganan kemiskinan, dan lain-lain,” ujar Menteri Anas saat bertemu dengan jajaran KKP di Jakarta, Rabu (27/03).
Berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, akuntabilitas kinerja terus mengalami KKP perkembangan positif. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks RB KKP berada pada kategori A (Memuaskan) pada tahun 2023.
Anas berharap bahwa perubahan yang dilakukan oleh jajaran KKP baik di pusat maupun daerah mampu mendorong target kinerja pemerintah sesuai arahan Presiden. Sepanjang tahun 2014 hingga 2023, terdapat 14 unit KKP yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan satu unit kerja memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Dalam kesempatan tersebut, Trenggono menyampaikan bahwa peningkatan kinerja dalam kementeriannya tidak lepas dari komitmen pelayanan terhadap masyarakat. “Kita terus selalu inline dengan poin-poin yang menjadi perhatian beliau, bukan hanya dari sisi sumber daya manusia (SDM), tapi juga soal kinerja dan pelayanan kepada publik. Karena user kita adalah masyarakat,” jelasnya.
Sebagai informasi, capaian Indikator Kinerja Utama KKP di tahun 2023 mengalami tren yang cukup positif. penerimaan negara bukan pajak kelautan dan perikanan mencapai Rp 1,69 triliun, dengan pertumbuhan produk domestik bruto Perikanan mencapai sekitar 6,78%, dengan demikian mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Dari sisi pengawasan, KKP berhasil menangkap 269 kapal asing dan kapal dalam negeri yang terlibat praktik illegal unreported unregulated fishing .
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa hasil penilaian RB dan SAKIP KKP yang tinggi merupakan dampak dari lonjakan kinerja KKP. “Jika dibandingkan dengan kementerian lain, posisi SAKIP dan RB KKP diatas rata-rata,” imbuh Erwan.
Lebih lanjut, meskipun KKP telah mendapatkan penilaian yang baik dari Kementerian PANRB dan beberapa lembaga lainnya, Trenggono menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan komponen penilaian RB yang masih rendah atau stagnan. “Masih ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah kami di tahun 2024, semoga menjadi lebih baik lagi,” tutupnya (clr/HUMAS PANRB).
