BUSAN, KORSEL - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mendampingi Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan dengan pemimpin negara-negara Asean dan Pemerintah Republik Korea (Republik Of Korea). Di sela pertemuan tersebut, Menteri Yuddy juga melakukan pertemuan bilateral bersama Minister of Government Administration and Home Affairs (MOGAHA, dahulu bernama MOSPA) Korea.
Yuddy mengatakan, pertemuan bilateral itu dalam rangka Penandatanganan Arrangement: The Establishment of Joint Committee for E-Government and Administrative Reform Cooperation. "Kami menandatangani Arrangement Pembentukan Komite Bersama untuk E Government ," ujarnya di Busan Korea Selatan, Kamis, (11/12).
Penandatanganan Arrangement itu merupakan tindak lanjut dari MoU on the Cooperation in the Area of Administrative Reform yang telah ditandatangi pada tanggal 4 Juli 2013 antara Menpan RB dan MOSPA.
Isi dari Arrangement adalah pembentukan Komite Bersama antara Kementerian PANRB dan MOSPA untuk Kerjasama E-Gov dan RB. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komite Bersama. Ada beberapa hal yang akan dilaksanakan, antara lain koordinasi dan konsultasi terkait e-gov dan Reformasi Birokrasi serta area yang terkait yang menjadi kepentingan bersama kedua belah pihak. Indonesia dan Korea juga akan melakukan evaluasi kerjasama e-gov dan RB, memutuskan joint project, research, dan pertukaran SDM untuk meningkatkan kerjasama e-gov dan RB.
Selain itu, kedua pihak juga akan mempromosikan area kerjasama baru untuk memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral, identifikasi, analisa, dan formulasi solusi permasalahan e-gov dan RB. "Komite bersama juga akan membuat rekomendasi kepada pemerintah masing-masing atas tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan aktivitas kerjasama dan mengelola kemitraan antar kedua belah pihak di masa yang akan datang dan lain- lain," kata Yuddy.
Menteri menambahkan, saat ini Korea telah mengembangkan program kerja sama terkait e-Govt dengan berbagai negara. Di negara tujuan kerja sama tersebut, Korea bersama-sama dengan negara yang bersangkutan mendirikan e-Govt Cooperation Centre atau sering disebut juga oleh pihak Korea sebagai IT Cooperation Center (ITCC), seperti di Mexico, Chille, Turkey, South Africa, Bulgaria, Vietnam, dan Uzbekistan.
Pihak Korea menginginkan isu terkait rencana pembentukan e-Govt International Collaboration Centre di Jakarta menjadi salah satu isu pembicaraan dalam bilateral meeting ini.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini yang juga mengikuti acara ini mengungkapkan, tujuan utama pembentukan e-Govt Cooperation Centre adalah membangun keberlangsungan kolaborasi Indonesia – Korea dalam pengembangan e-Government dan untuk memudahkan koordinasi antara Indonesia dan Korea dalam hal pelaksanaan kerja sama e-Government antar kedua negara," kata Rini.
Menurutnya, E-Govt Collaboration Centre akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Korea untuk saling berkoordinasi serta berbagi informasi, know-how, dan pengalaman atas isu-isu e-Government. Selain itu, para konsultan pelaksanaan kerjasama e-Government Indonesia-Korea yang terdiri dari para experts e-Govt dari Korea akan ditempatkan di centre tersebut.
"E-Govt Collaboration Centre ini direncanakan untuk beroperasi dari tahun 2016 hingga 2019. Pembentukan E-Govt Collaboration Centre ini akan dibiayai oleh Pemerintah Korea dalam bentuk hibah luar negeri melalui program Official Development Assistance (ODA), " imbuh Rini.
Menteri Yuddy menambahkan, pembentukan e-Govt Cooperation Centre ini akan menguntungkan bagi Indonesia karena kita akan mendapatkan kesempatan untuk lebih mendalami pengalaman Korea dalam mengembangkan e-Government, baik dari aspek kebijakan, teknologi, dan penerapannya.
Namun demikian, perlu diperjelas kembali dengan pihak Korea mengenai ruang lingkup kegiatan dari Centre ini saat bilateral meeting nanti. Apabila nantinya ruang lingkup kegiatan Centre ini ternyata terkait juga dengan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo dalam membangun sistem dan infrastruktur IT untuk pemerintah, maka rencana pembentukan Centre ini masih perlu dikonsolidasikan kembali dengan Kementerian Kominfo.
Melalui KOICA
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini mengatakan, dalam mengembangkan kerja sama terkait e-Government, pihak Korea bermaksud memberikan dana bantuan hibah untuk pengembangan e-Government di Indonesia melalui Official Development Assistance (ODA).
Kementerian PANRB sebelumnya pernah menyampaikan proposal Project Concept Paper: Consolidating Indonesian E-Gov Toward a Global and Connected World secara informal ke KOICA. Namun proposal tersebut belum pernah disampaikan melalui surat resmi kepada Pemerintah Korea ataupun KOICA.
Dalam proposal tersebut disebutkan bahwa project tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2019 dengan dana yang dianggarkan untuk keseluruhan periode sebesar US$ 8 juta. Penerima (beneficiary) dari ODA tersebut direncanakan adalah Kementerian PANRB (main beneficiary), Menkominfo, BPKP, LAN, ANRI, dan BKN.
Menurut Rini, pihak Korea menginginkan diadakannya kesempatan pelatihan terkait e-Government dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Indonesia. Pelatihan dapat diselenggarakan di Korea ataupun di Indonesia, ditargetkan dapat terselenggara di tahun 2015 dengan target peserta sebanyak 20 orang.
Selain itu, Korea juga berkeinginan untuk mengirimkan expert e-Government Korea ke Indonesia untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan e-Government. Para experts tersebut akan memberikan jasa konsultasi dan advokasi pengembangan e-Government di Indonesia, baik dari segi kebijakan maupun infrastruktur.
Pihak Korea juga akan memberikan kesempatan bagi pegawai/pejabat middle management di pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan internship atau magang di Korea guna mendapatkan best practices dan mempelajari secara lebih mendalam e-Government di Korea.
Selain program-program human resource exchange diatas, dalam proposal kepada KOICA juga diusulkan pemberian beasiswa untuk studi S2 dan S3 untuk bidang studi yang terkait dengan pengembangan e-Goverment. "Selain isu-isu terkait e-Government, program pertukaran SDM juga akan terbuka untuk isu-isu terkait reformasi birokrasi. Oleh karena itu, kegiatan human resource exchange ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dan khususnya Kementerian PANRB, dalam mengembangkan kebijakan terkait e-Government," kata Menteri Yuddy. (HUMAS MENPANRB)
