Audiensi dengan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/03/2025).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan audiensi dengan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/03/2025). Pertemuan ini membahas terkait transformasi tata kelola IPDN.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini mengatakan IPDN saat ini memainkan peran yang sangat strategis sebagai garda depan pembentukan karakter dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah.
"Kami menyambut baik kehadiran Bapak Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta jajarannya dan sangat terbuka untuk berbagi dalam upaya mencetak sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tangguh, dan berintegritas," ujar Menteri Rini.
Menteri Rini menjelaskan, dalam dinamika birokrasi modern, keberadaan lulusan IPDN sangat vital dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan berbasis kinerja.
Pemerintah pusat dan daerah menilai lulusan IPDN siap untuk langsung terjun ke sistem pemerintahan dan mengelola layanan publik secara profesional. Dalam hal ini, lulusan IPDN berperan sebagai agent of change di daerah, terutama dalam mendorong perbaikan layanan publik, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, dan digitalisasi pemerintahan kecamatan dan desa.
Ke depannya, lanjutnya, distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan IPDN diharapkan terus memperhatikan prinsip afirmatif bagi daerah-daerah yang masih kekurangan SDM berkualitas. Ini menjadi bagian dari arah kebijakan satu data ASN dan talent management nasional yang sedang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB.
"Sebagaimana kita ketahui, transformasi birokrasi bukan hanya terkait penataan tata kelola dan kelembagaan, tapi juga terkait kesiapan SDM, khususnya mengenai keadilan spasial – bagaimana kualitas ASN dapat tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)," ungkapnya.
Selain itu, IPDN diharapkan dapat terus mengembangkan kurikulum dan pola pengajaran yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi, perubahan sosial, dan tantangan global serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga, sektor swasta, dan institusi internasional.
Hal ini bertujuan agar lulusan IPDN tetap relevan dan unggul untuk bersaing tidak hanya secara administratif, tetapi juga di level kompetensi digital, kemampuan memimpin perubahan, dan menghadirkan inovasi layanan publik yang inklusif.
"Kami di Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kelembagaan dan peran IPDN sebagai center of excellence pendidikan PNS. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat antara IPDN dan instansi pemerintah, kita bisa bersama-sama membangun birokrasi yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat," imbuhnya.
Menteri Rini berharap IPDN dapat terus menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori pemerintahan, tetapi juga siap menghadirkan solusi nyata di lapangan – dari Papua hingga Aceh, dari desa terpencil hingga kota metropolitan. (dit/HUMAS MENPANRB)
