Suasana audiensi Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (11/09).
JAKARTA – Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) berdampak terus digaungkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Upaya penyebarluasan informasi terkait RB berdampak tak hanya sebatas kepada para birokrat di instansi pemerintahan, tapi juga melalui media massa, salah satunya TVRI.
Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah stasiun televisi pertama di Indonesia dan didirikan oleh pemerintah. Sementara untuk sistem penyiaran TVRI dikelola oleh LPP TVRI.
“Kami berharap agar TVRI dapat memaksimalkan perannya sebagai media nasional Indonesia dan juga bagian dari pemerintah untuk mendiseminasi informasi terutama terkait RB berdampak,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat berdiskusi dengan jajaran Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/09).
Saat ini, pemerintah tengah mempercepat keterpaduan layanan digital. Percepatan ini dilakukan oleh Government Technology (GovTech) yang dinamakan INA DIGITAL. INA DIGITAL mengintegrasikan berbagai aplikasi dari kementerian/lembaga untuk meningkatkan pelayanan pemerintah agar makin mudah diakses masyarakat.
Maka dari itu, Menteri Anas berharap TVRI dapat berkontribusi nyata dalam agenda-agenda pemerintahan yang tengah digodok saat ini, termasuk dalam penyebarluasan informasi terkait GovTech INA Digital, agar diseminasinya dapat berlangsung secara masif.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewas LPP TVRI Agus Sudibyo menyampaikan dukungan TVRI terhadap program kerja pemerintah, termasuk RB berdampak dan GovTech yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB. Agus menyebutkan TVRI berkomitmen untuk berkontribusi dalam penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat.
“Tentu kami mendukung agenda-agenda pemerintah, termasuk reformasi birokrasi berdampak. Ada beberapa hal yang penting yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan butuh dukungan dari media khususnya TVRI untuk proses diseminasi informasi dan sosialisasinya kepada masyarakat. Kami siap untuk itu,” pungkasnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
