(Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan ucapan selamat kepada para pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang baru saja dilantik Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sumarsono di Silang Monas, Jakarta, Selasa (3/1) foto: arl/Humas MenPANRB)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengawali tahun 2017 dengan melakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon II, III, IV di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah DKI Jakarta yang baru saja disahkan. Total yang dilantik dan dikukuhkan terdapat 5.038 orang dengan efisiensi atau penghapusan jabatan sebanyak 952 jabatan atau 15,57 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, hal tersebut dikarenakan adanya faktor perampingan sesuai kebijakan nasional. Di mana pelantikan yang dilaksanakan saat ini merupakan konsekuensi dari UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.“Dengan demikian, struktur organisasi DKI Jakarta lebih ramping dan diharapkan lebih gesit. Dari jabatan 549 ini dikukuhkan sebanyak 3.561. Perbandingannya 70,5 persen dikukuhkan menempati jabatan yang sama. Hanya 30 persen yang mengalami perubahan atau dilantik,” ujar Sumarsono saat pelantikan.
Menurut Sumarsono, terdapat sebanyak 241 orang yang promosi. Jumlah tersebut tidak sampai 50 persen yang mengalami promosi karena pihaknya tidak ingin memperbanyak jumlah yang demosi. Sedangkan rotasi terdapat 1.138 orang atau mengalami penyegaran sebanyak 22,55 persen. Kemudian yang mutasi 80 orang, karena konsekuensi kebijakan maka ada pula yang downgrade atau turun eselon sebanyak 18 orang. Rincian mereka yang dilantik dan dikukuhkan ada Eselon II sebanyak 93 orang, Eselon III sebanyak 897 orang, Eselon IV sebanyak 4.048 orang
“Dari semua proses efisiensi ini ada yang pensiun 133 orang, demosi 846 orang. Dari sisi keseluruhan efisiensi 952 jabatan ini, maka setiap tahun ada pengurangan TKD sebesar Rp 134 miliar. Secara keseluruhan dengan harapan agar proses ini bisa berlangsung lancar sehingga kami harap yang mengalami perubahan jabatan bisa menerimanya,” jelas Sumarsono. Plt Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut menjelaskan, proses penataan organisasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini diawali dengan pengajuan draft Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta definitif, Basuki Tjahaja Purnama kepada DPRD pada September 2016.
Dalam kesempatan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Asman Abnur berpesan supaya para ASN yang kembali dikukuhkan dan dilantik ini memegang teguh sumpah dan jabatannya supaya menjadi ASN yang amanah, bersih, dan profesional. Dengan demikian, ia meminta supaya PNS di DKI bisa meningkatkan pelayanan publik dan tidak main-main dengan pelayanan publik, karena pelayanan merupakan hak rakyat.
“Saya mengharapkan pejabat yang dilantik menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang tugasnya masing-masing. Jangan terjebak dengan urusan rutin. Saya mengharapkan DKI jadi role model nasional, contoh pelayanan publik untuk daerah lain. Maka dari itu ciptakan inovasi di masing-masing unit,” ujar Menteri Asman.
Lebih lanjut lagi, Menteri Asman juga meminta supaya ada perubahan dari sistem yang konvensional menjadi sistem digital atau elektronik, serta dilakukan secara terbuka. Selain itu, ia juga berpesan supaya tidak boleh ada lagi tarif yang ditetapkan selain tarif resmi dan seluruh pembayaran yang menjadi kewajiban rakyat dilaksanakan melalui bank sehingga tak boleh ada lagi transaksi di kantor pemerintahan.
“Diharapkan dengan perampingan ini jalannya birokrasi semakin cepat dan lincah. Menerapkan sistem e-goverment di semua lini khususnya dalam bahas anggaran. E-budgeting tidak boleh lagi ditawar-tawar. Semuanya dibuat terbuka dari tingkat RT sampai provinsi sehingga rakyat bisa mengontrol,” katanya. Kepada seluruh pejabat eselon Pemprov DKI yang baru saja dilantik, Menteri Asman juga menekankan untuk tetap mengedepankan independensi dan netralitas dalam Pilkada DKI yang sedang dalam proses pelaksanaan. Menteri Asman juga berpesan supaya seluruh ASN untuk menanamkan jiwa hospitality, melayani, ramah tamah, senyum kepada rakyat, dan tidak mengedepankan kekuasaan. Menurutnya, ASN harus menjadi motor pembangunan negara ini kedepannya sehingga tidak boleh kalah dengan ASN di negara-negara maju lain seperti Korea dan Jepang. (arl/ Humas MenPANRB)
