Suasana Menteri PANRB Azwar Anas saat bercengkerama dengan peserta Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, secara virtual, Rabu (09/08).
JAKARTA – Reformasi birokrasi (RB) yang saat ini terus dilaksanakan oleh pemerintah menjadi mesin pembangunan. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,”. ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, secara virtual, Rabu (09/08).
Untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai mesin pembangunan diperlukan beberapa upaya diantaranya perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, penerapan sistem merit, hingga peningkatan kapasitas SDM.
Menteri Anas menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan reformasi birokrasi berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi, yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.
Percepatan dampak dari RB inilah yang dilakukan melalui Reformasi Birokrasi Tematik yakni Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, dan Prioritas Aktual Presiden.
Sementara itu dalam upaya menuju Human Capital Management, diperlukan empat langkah strategis. Mulai dari pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka, memilih kandidat dengan performa yang baik, membangun talent pool, dan memprediksi kebutuhan talenta masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyampaikan pelaksanaan reformasi birokrasi diwujudkan melaui peningkatan layanan kepegawaian berupa pemangkasan proses layanan baik mutasi, kenaikan pangkat, dan sebagainya yang sebelumnya rumit sekarang menjadi ringkas.
“Kegiatan rakor ini menjadi momentum kita untuk membangun komitmen positif bagaimana mengupayakan proses layanan kepegawaian semakin baik. Kemudian nantinya akan didukung instansi pemerintah agar masyarakat dapat merasakan proses layanan yang semakin baik,” katanya.
Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara Herman, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Anna Hasnah Hasaruddin, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, serta para kepala daerah dalam wilayah kerja Kanreg XII BKN. (byu/HUMAS MENPANRB)
