JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wialyah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Menurutnya, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBS pada hakekatnya membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
Yuddy mengungkapkan, hari ini dilaksanakan penandatanganan tiga dokumen, yaitu dokumen pakta integritas, dokumen pencanangan pembangunan zona integritas, dan komitmen penerapan penegndalian gratifikasi. “Hal ini tidak hanya untuk mempertegas tekad mewujudkan wilayah bebas korupsi dan bebas melayani di lingkungan Kemenlu, tetapi juga sebagai pedoman bagi para diplomat Indonesia dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik di dalam mapun di luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/12).
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, sebenarnya Kemenlu telah memulai berbenah diri sejak 2010, dengan berfokus pada tiga aspek utama yaitu restrukturisasi organisasi, pembenahan konvensi dan pembenahan budaya kerja. Karena itu, dia meyakini peristiwa ini semakin menjamin akuntablitas dan transparansi jajaran diplomat Kementerian Luar Negeri dalam melakukan tugas-tugasnya guna mewujudkan birokrsi yang bersih, profesional dan aktif,” ujar Retno.
Lebih dari itu, Retno menegaskan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menerapkan zero tolerance to corruption (tidak bertoleransi terhadap korupsi).
Selain Menteri PANRB, acara ini juga disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan anggota Ombudsman Muhammad Chairul Anwar serta dihadiri para pejabat di Kementerian Luar Negeri. (gin/HUMAS MENPANRB)
