PALEMBANG - Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, pemerintah harus mempunyai pengawas yang lebih independen dan kompeten, yang nantinya mengaudit kinerja dan keuangan di pusat dan daerah.
Hal itu dikatakannya dalam Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh Walikota dan Bupati se-pemprov. Sumatera Selatan, Rabu (28/05).
Azwar menjelaskan, reformasi birokrasi adalah “gerakan”, yang mempunyai sembilan langkah dan delapan area perubahan. “semua itu harus dilaksanakan untuk menciptakan birokrasi menjadi lebih baik di kemudian hari,” ujarnya.
Langkah-langkah percepatan itu meliputi penataan struktur organisasi pemerintahan, penataan jumlah dan distribusi PNS, pengembangan sistem seleksi PNS, peningkatan profesionalisme PNS, pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan PNS, dan efisiensi belanja pegawai.
Ketika ditanya awak media setempat tentang penerimaan CPNS mendatang, Azwar menjelaskan bahwa tahun ini diusahakan semua menggunakan sistem computer assisted test (CAT), tidak ada lagi yang menggunakan lembar jawaban computer (LJK).
Hal ini tidak lain supaya penerimaan CPNS benar-benar bebas dari unsur KKN, dan yang diterima juga sesuai dengan pesyaratan yang ditentukan. “Mudah-mudahan pegawai yang diterima nanti sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sehingga lebih efesien," imbuh Menteri. (ian/HUMAS MENPANRB)
