Menteri PANRB Rini Widyantini saat berfoto bersama para anggota Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI), di Jakarta, Rabu (18/12).
JAKARTA – Meningkatnya kualitas sektor birokrasi tak luput dari peran para pemimpin wanita. Bahkan kesetaraan gender menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yakni dalam misi ke-5 dan Arah Pembangunan ke-14, yaitu Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.
Bukan hal mudah mengubah paradigma tentang kepemimpinan perempuan, terutama pada sektor pemerintah. Tercatat proporsi perempuan di Indonesia menduduki posisi manajerial mencapai 35,02 persen pada tahun 2023. Persentase itu menunjukkan kenaikan dari proporsi pada tahun 2015 yang hanya mencapai 22,32 persen.
Fakta tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Hari Ulang Tahun Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI), di Jakarta, Rabu (18/12). "Kenaikan yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Karenanya, perlu kita sadari bahwa terdapat hambatan sosiokultural berpengaruh bagi perempuan dalam menjalankan berbagai peran, seperti menjadi istri, ibu dan kariernya," ungkap Rini.
Perjuangan untuk penyetaraan gender diwujudkan melalui arah kebijakan yang terdiri atas penguatan tata kelola penyelenggaraan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial, hingga penguatan kebijakan afirmasi. Rini menegaskan, perlu mengubah gaya kepemimpinan perempuan dari yang sebelumnya ego-system dimana adopsi strategi inovasi yang selama ini tertutup, mengedepankan ego sektoral, dan saling berkompetisi dibandingkan berkolaborasi.
"Untuk kemudian kami harapkan berubah menjadi ekosistem dimana semua aktor yang terlibat di pemerintahan secara bersama sama menciptakan nilai dengan mengedepankan sharing, trust, kolaborasi, dan transparansi. Seluruh gender dapat saling berkolaborasi dan saling memiliki kepercayaan untuk dapat bekerja sama," jelas Rini.
Rini Widyantini sendiri merupakan Menteri PANRB perempuan pertama yang tercatat dalam sejarah. Sebelumnya, Rini juga dipercaya sebagai Sekretaris Kementerian PANRB perempuan pertama.
Hal itu membuktikan sistem merit dalam pemerintahan tidak lagi memandang gender. Keahlian, pengalaman, dan integritas menjadi hal yang penting bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi.
Kementerian PANRB mendapatkan tugas untuk mengawal reformasi birokrasi yang merupakan amanat dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk diantaranya ialah reformasi birokrasi di bidang pengelolaan ASN. Termasuk di dalamnya terkait kesetaraan dalam pengisian jabatan.
"Hal ini tentu memiliki keterkaitan erat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan pemerintahan," tegas Rini.
Upaya penguatan Pengarusutamaan Gender telah menjadi bagian menjadi agenda penting di dalam RPJPN 2025-2045 dan dimanifestasikan dalam berbagai kebijakan. Namun, hambatan yang menjadi sumber ketidaksetaraan gender merupakan persoalan kompleks yang hanya bisa diatasi dengan komitmen dan dukungan aktif dari seluruh pihak.
"Karenanya, saya mengajak para hadirin sekalian untuk dapat secara aktif mengambil peran di dalam membantu perempuan untuk memecahkan berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk membangun lingkungan kerja yang iklusif bagi perempuan," pungkas Rini. (don/HUMAS MENPANRB)
