JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang semakin nyata. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB ingin menunjukan kepada dunia internasional dan masyarakat hasil dari reformasi birokrasi yang telah berjalan selama ini dengan mengadakan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 14-15 Maret 2019.
"Melalui simposium ini kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi hasil dari reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," kata Menteri PARB Syafruddin di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/3).
Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. Masyarakat mulai merasakan jika birokrasi makin efisien, efektif, profesional, dan makin cepat melayani.
Masyarakat memiliki ruang dan akses untuk terlibat dalam pemerintahan secara aktif. "Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment," ucap Syafruddin.
Sehingga masyarakat merasa puas dengan kebijakan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Jika publik puas maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Bahkan saat ini kita ingin membuat masyarakat bahagia bukan hanya sekedar puas saja," ungkap mantan Wakapolri ini.
Simposium yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2000 peserta dari 10 negara ASEAN dan juga negara lainnya, seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru dipastikan akan hadir dalam simposium internasional tersebut. Selain itu, sejumlah menteri, gubernur, dan beberapa ahli dari berbagai bidang, terutama pemerintahan, dipastikan akan menjadi pembicara.
Simposium ini akan fokus mengupas lima tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-Goverment, integritas ASN, dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Kelima tema tersebut merupakan isu yang sangat krusial dalam membangun reformasi birokrasi dan akan menjadi pembahasan utama imposium kali ini.
Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya dengan menerap Sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara. "Saya contohkan Jawa Tengah dengan Gubernurnya Ganjar, berhasil menyelaraskan 4000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran 1.2 triliun rupiah di tahun 2018 lalu," tutur Syafruddin. Saat ini seluruh pemerintah daerah telah melaksanakan program ini.
Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga. "Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelasnya.
Menteri Syafruddin mengakui dalam menjalankan reformasi birokrasi banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana. Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja pemerintahan. "Ini menjadi kritikan teman-teman daerah dimana di beberapa daerah antara gubernur dan wakil gubenurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.
Syafruddin menegaskan kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya daripada kepentingan kelompok, individu, maupun partai. "Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan, soliditas mulai tumbuh. Saya optimis kita semua sebagai anak bangsa dapat menyelesaikan ini dengan baik," jawabnya.
Syafruddin juga menjelaskan strategi yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan integritas ASN. Dimulai dari tahap paling awal, yaitu saat rekrutmen yang dilakukan dengan sangat transparan. Setiap warga negara yang ingin menjadi ASN harus melalui serangkaian ujian yang telah disiapkan oleh pemerintah. "Jadi sudah tidak ada lagi itu pengangkatan, semua tes. Bahkan guru honorer saja kita tes dan hasilnya kemarin sangat baik," tegas Menteri Syafruddin.
Sebab ASN adalah aset negara agar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Syafruddin mengatakan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini dapat berhasil karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anak bangsa. Indonesia sudah pada jalur yang tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi. (HUMAS MENPANRB)
