Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan dalam acara Peresmian Quick Wins Desa Cinta Statistik, secara virtual, Selasa (09/02).
JAKARTA – Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan data yang akurat sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, membuat keputusan yang tepat hingga mengeksekusi program pemerintah agar menjadi tepat sasaran.
“Sehingga tidak akan ada pembengkakan anggaran, apalagi manipulasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak cocok untuk kebutuhan masyarakat dan bangsa,” ujar Menteri Tjahjo dalam acara Peresmian Quick Wins Desa Cinta Statistik, secara virtual, Selasa (09/02).
Menteri Tjahjo teringat dengan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019 lalu, yang mengatakan ‘Data merupakan suatu kekayaan baru yang bahkan lebih mahal dari harga minyak’. Dikatakan, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan percepatan Transformasi Digital Nasional. Salah satu langkahnya adalah dengan mempersiapkan road map transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai leading sector dalam pengembangan statistik diberikan amanat untuk melakukan pembinaan statistik kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional. Kementerian PANRB selaku ketua dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional mengapresiasi langkah nyata yang telah dilakukan dan terus dikembangkan oleh BPS melalui program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
Tjahjo menguraikan, program Desa Cantik selaras dengan tiga kerangka SPBE. Pertama, peningkatan literasi digital untuk mempercepat pemahaman atas kesadaran data digital hingga ke tingkat pedesaan. Kedua, percepatan terwujudnya Satu Data Indonesia yang merupakan salah satu domain arsitektur SPBE yakni domain data, dengan memastikan penerapan standarisasi data, dimana langkah BPS pada sektor data statistik dilakukan hingga ke tingkat pedesaan. Ketiga, sejalan dengan rencana nasional SPBE yakni mewujudkan ‘Big Data’ Pemerintah dan penerapan ‘Artificial Intelligence’ atau Kecerdasan Buatan sektor pemerintah.
Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak dari pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang terdapat di desa dapat lebih tepat sasaran dengan berlandaskan data yang lengkap dan akurat.
Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mendapatkan pembinaan statistik khususnya dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik yang tersedia di wilayahnya masih-masing. “Langkah yang dilakukan oleh BPS dengan mengoptimalkan pemanfaatan data statistik yang salah satunya bersumber dari data pedesaan, dapat menjadi data analisis untuk pengambilan keputusan secara tepat oleh pemerintah,” jelasnya.
Tjahjo berharap langkah strategis BPS melalui program 100 Desa Cinta Statistik terus berlanjut. Sehingga, pada tahun 2025 terwujud kecerdasan buatan pemerintah juga didasarkan dari data statistik seluruh desa di Indonesia, yang dalam hal ini selaras dengan rencana induk SPBE Nasional.
Ia juga berharap BPS dapat meningkatkan peran aktual dalam mendorong Penanganan Covid-19 berupa terwujudnya Satu Data Covid-19 dengan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh BPS. Serta Pemulihan Ekonomi Nasional berupa data statistik yang dipergunakan dalam analisis data untuk memperoleh data akurat secara real-time berbagai transaksi elektronik, sehingga diperoleh kebijakan pemerintah yang tepat mempercepat perputaran roda ekonomi.
“Sekali lagi kami mengapresiasi BPS yang terus melakukan inovasi secara cermat. Saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya Satu Data yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan politik pembangunan di semua tingkatan yang ada,” pungkas Tjahjo. (del/HUMAS MENPANRB)
