CILEGON - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengunjungi sejumlah unit pelayanan publik di kota Cilegon, Banten. Yuddy mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkot Cilegon terutama dalam pelayanan publik, sebagai salah satu implementasi reformasi birokrasi.
Dikatakan, setidaknya ada sejumlah objek yang ingin dirubah dalam reformasi birokrasi ini. "Pertama, bagaimana mengubah mindset aparatur negara dari yang tadinya bersikap sebagai priyayi kini harus melayani," ujarnya di Cilegon, Senin (29/12).
Kedua, lanjut Yuddy, reformasi struktur agar proses pelayanan publik dapat dilakukan sebaik-baiknya. Dia berharap tidak hanya Kecamatan Citangkil, tetapi seluruh kecamatan yang ada dapat mengimplementasikan pelayanan terpadu, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat terlayani sebaik-baiknya. “Ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah rakyatnya," kata Menteri Yuddy.
Kepada aparatur sipil Negara (ASN) Menteri berpesan agar jangan terlalu banyak di kantor, tetapi harus sering turun ke lapangan sehingga bisa melihat masalah di lapangan dan bisa diselesaikan. Selain itu, penggunaan AC di kantor juga bakal berkurang.
Diingatkan, seluruh belanja pegawai termasuk baju dan mobil dinas dibiayai dari uang rakyat, maka sudah sepantasnya jika rakyat mendapatkan timbal balik yang setimpal. "Yang harus kita layani adalah rakyat. Seluruh ASN yang dibiayai oleh uang rakyat wajib melayani rakyat sebaik-baiknya," sergah Yuddy.
Yuddy juga yakin bhwa seluruh ASN akan mengikuti hal-hal yang baik, seperti yang dilakukan Presiden joko Widodo. Hal itu bisa dimulai hari ini, dengan sering mengunjungi rakyat dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat.
Dalam kunjungannya yang didampingi Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Yuddy mencanangkan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) se-Kota Cilegon. PATEN mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan simpul pelayanan bagi BPTPM Kota Cilegon, imbuh.
Selain itu, Menteri juga mengunjungi tempat pelayanan pajak Kecamatan Citangkil yang masuk dalam TOP 33: Inovasi Pelayanan Pajak Daerah, serta mengunjungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.
Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariadi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan optimalisasi dan efisiensi birokrasi, antara lain terkait dengan tingkatan jabatan di pemerintahan daerah Cilegon sehingga tingkat kesenjangan aparatur di daerah dengan DPRD dapat ditekan. Selain itu, belanja pegawai hanya 43 persen, dan selebihnya untuk belanja publik. "Di Kota Cilegon kami sudah memberikan pendidikan gratis. Kami juga memberikan tunjangan daerah kepada guru, serta honor untuk guru swasta dan guru ngaji,” imbuhnya. (cc/HUMAS MENPANRB)
