Suasana Sidang Pleno KIPP 2025, secara virtual, Jumat (8/8/2025).
JAKARTA – Tim Panel Independen (TPI) dan Tim Evaluasi (TE) melakukan sidang pleno Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 secara daring, Jumat (8/8/2025). Sidang tersebut merupakan langkah akhir untuk menentukan Hasil KIPP 2025.
Pada tahap sebelumnya, TPI telah melakukan penilaian terhadap 273 finalis inovasi pelayanan publik yang terdiri dari kelompok umum dan kelompok replikasi. TPI telah mendalami tiap inovasi untuk mengetahui fisibilitas inovasi untuk diterapkan secara nasional sesuai dengan kategori masing-masing.
TPI KIPP diketuai oleh Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) R. Siti Zuhro, beranggotakan mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih serta perwakilan dari 18 kementerian dan lembaga. “Masing-masing kementerian dan lembaga telah memberikan penilaian pada inovasi yang sesuai dengan isu strategis terkait tugas dan fungsi dari kementerian dan lembaga tersebut. Hari ini kami melakukan sidang pleno untuk menentukan nominasi inovasi KIPP 2025,” jelas Siti Zuhro.
Siti Zuhro juga menyampaikan bahwa inovasi yang dihadirkan pada tahun ini merupakan inovasi baru. Inovasi tersebut juga mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo. “Inovasi baru semua dan mengacu pada Asta Cita. Ada yang sesuai Asta Cita satu, dua, dan seterusnya,” kata Siti Zuhro.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru menyampaikan bahwa penilaian dalam KIPP bukanlah sekadar kompetisi, apalagi ajang seremonial tahunan. KIPP sejatinya adalah upaya kolektif untuk mengidentifikasi, menumbuhkan, dan menyebarluaskan praktik-praktik terbaik pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Oleh karena itu, saya sangat berharap, penilaian yang dilakukan oleh TPI senantiasa berpegang pada dua prinsip utama, yaitu dampak terhadap masyarakat, serta potensi dan kelayakan untuk diperluas atau scaling up,” ujar Deputi Otok.
Deputi Otok mengatakan bahwa Menteri PANRB Rini Widyantini juga meminta agar setelah KIPP 2025 berakhir, K/L yang tergabung pada TPI agar melakukan diskusi. Diskusi tersebut untuk memilih inovasi yang bisa di-scaling up.
“Menteri PANRB meminta agar inovasi terbaik pada KIPP bisa di-scaling up. Indikator keberhasilan bukan hanya pada berapa banyak inovasi yang diciptakan, tetapi berapa banyak inovasi yang berhasil direplikasi dan membawa perubahan di banyak tempat. Saat ini scaling up bukan lagi sebuah opsi, melainkan ia sudah menjadi sebuah keniscayaan.
Namun demikian, Deputi Otok juga tidak menutup mata bahwa upaya scaling up memiliki tantangan yang tidak ringan. Mulai dari keterbatasan sumber daya, perbedaan konteks lokal, hingga resistensi terhadap perubahan. “Tapi jika kita memiliki kemauan yang kuat, ditambah dukungan kebijakan dan komitmen, saya yakin tantangan tersebut bisa diatasi,” tambahnya.
Pada tahun ini, KIPP mengusung tema Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat dan terdapat sembilan kategori. Nantinya akan ditentukan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) dari Finalis Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Replikasi. (kar/HUMAS MENPANRB)
