Suasana peresmian MPP Kota Singkawang oleh Menteri PANRB yang diwakili Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa bersama dengan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, di Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat (01/04).
SINGKAWANG – Pemerintah selalu berupaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meyakini bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan integrasi pelayanan publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Diantaranya dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan komitmen pimpinan daerah dalam mendengarkan aspirasi dari warganya untuk dapat memberikan percepatan dan kepastian dalam pemberian pelayanan yang terkait dengan perizinan, non-perizinan, dan administrasi," ujar Menteri Tjahjo secara virtual dalam Peresmian MPP Kota Singkawang di Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat (01/04).
Disampaikan bahwa keberadaan MPP di tengah-tengah Kota Seribu Wihara ini juga memiliki implikasi yang baik dalam pertumbuhan iklim investasi dikarenakan kecepatan yang kemudahan yang ditawarkan. Hal ini tentu dapat menjadi pemicu untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang.
MPP Kota Singkawang merupakan MPP ke-56 yang telah berdiri seantero Indonesia, serta menjadi MPP pertama di tanah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karenanya, Menteri Tjahjo meminta agar MPP ke-4 di Pulau Kalimantan ini dapat dijadikan panutan dalam layanan publik di wilayah provinsi berjuluk Seribu Sungai ini.
"Selain sebagai Kota Budaya, keberadaan MPP di Singkawang dapat menjadikan Kota Singkawang sebagai role model dalam pelayanan publik, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat," lanjut Tjahjo.
Mantan Menteri Dalam Negeri ini juga kembali menegaskan bahwa hadirnya MPP adalah salah satu bukti dari implementasi reformasi birokrasi. Keberadaan MPP perdana ini juga menunjukkan bahwa jajaran Pemprov Kalimantan Barat untuk melaksanakan transformasi birokrasi dimana birokrasi diperpendek serta menjadi birokrasi yang modern, digital, dan melayani publik dengan baik.
Senada dengan Menteri Tjahjo, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa pengintegrasian berbagai pelayanan yang ada di Kota Singkawang ini akan dijadikan sebagai contoh. Ini terkait dengan berbagai wilayah lain yang akan menyusul langkah kota yang lahir pada tahun 2001 ini.
"Pelayanan publik di Kota Singkawang ini tentunya akan dijadikan sebagai role model dalam proses pendirian MPP di kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Barat, baik yang akan diresmikan maupun yang sedang proses pengusulan dan pencanangan," ungkap Ria Norsan.
Dirinya juga mengapresiasi kehadiran MPP yang berada di pusat perbelanjaan. Dengan demikian, masyarakat yang mengurus perizinan bisa pun mendapatkan suasana baru dan tidak perlu repot untuk datang ke kantor instansi untuk mendapatkan pelayanan.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan bahwa pemilihan lokasi MPP di Grand Mall Singkawang agar masyarakat di Kota Toleransi ini lebih dekat dalam mengurus berbagai pelayanan, sehingga masyarakat bisa sambil melakukan aktivitas lain.
Ia berharap dengan moto Melayani Sepenuh Hati, selain dapat mempercepat dan memudahkan masyarakat, juga dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya di kota yang terkenal dengan perayaan Cap Go Meh ini. Sehingga diharapkan dapat turut memajukan industri kecil dan menengah, serta perekonomian dan pembangunan Kota Singkawang pada khususnya.
Terlebih, MPP Kota Singkawang menghadirkan jam layanan yang lebih panjang dari biasanya. Pelayanan berlangsung pada pukul 10.00 - 16.00 WIB, dan dilanjut pada pukul 19.00 - 21.00 WIB pada setiap hari kerja.
"Penambahan jam pelayanan di malam hari ini semata untuk memudahkan masyarakat agar tetap bisa mendapatkan pelayanan bagi mereka yang tidak bisa mengurus di siang hari," pungkasnya.
MPP di kota yang bernama San Khew Jong dalam bahasa Hakka diresmikan oleh Menteri PANRB yang diwakili Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie. MPP yang telah beroperasi sejak tahun 2020 ini menyediakan 160 jenis layanan dari 16 instansi. (ald/HUMAS MENPANRB)
