Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa (tengah), bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas dan Bupati Bombana Tafdil, saat peresmian MPP Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis (14/10).
BOMBANA - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana menerapkan beberapa alternatif antrean, salah satunya adalah melalui aplikasi perpesanan Telegram. Pemanfaatan Telegram merupakan salah satu transformasi pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi.
Di masa yang akan datang, seluruh layanan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang ada di Indonesia harus mengarah menuju penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Penguatan SPBE ini nantinya akan menjadi salah satu jalan menuju transformasi pelayanan publik yang berkualitas," ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, saat peresmian MPP Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis (14/10).
Untuk mengakses atau mengambil antrean di Telegram, pengguna cukup mencari akun Bot MPP Bombana. Kemudian, klik start dan memulai percakapan terkait layanan di MPP.
Selain dari Telegram, pengguna juga bisa mengambil antrean di mesin yang tersedia di pintu masuk MPP. Masyarakat hanya cukup memilih instansi, dan jenis layanan yang ingin ia tuju di mesin tersebut.
Kini sebanyak 14 instansi dengan 156 layanan bergabung dalam MPP pertama di Sulawesi Tenggara ini. Adanya MPP juga sebagai bentuk kolaborasi antar-instansi pemerintah di lingkup Kabupaten Bombana.
Diah, yang mewakili Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa kolaborasi harus diwujudkan untuk mendorong adanya integrasi proses bisnis antar-kementerian/lembaga dan instansi daerah. "Dengan MPP yang terintegrasi secara proses bisnis maka akan lebih mudah untuk dapat menerapkan layanan berbasis elektronik," jelas Diah.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bombana, Tafdil, menjelaskan bahwa MPP ini sudah beroperasi sejak 11 November tahun lalu. Pihaknya juga telah melakukan studi ke beberapa MPP, seperti MPP Kabupaten Barru. Pemerintah berbasis elektronik menjadi salah satu fokus Tafdil selama menjabat sebagai bupati.
Selain antrean online, survei kepuasan masyarakat MPP Kabupaten Bombana juga menggunakan aplikasi e-SKM. Bahkan, Tafdil mengatakan, jajarannya membuka pengaduan melalui media sosial.
Tafdil menegaskan MPP ini melayani semua lapisan masyarakat. "Mulai dari yang pakai sandal hingga pakai dasi," tegas Tafdil.
Rata-rata, sejak Januari 2021, MPP Kabupaten Bombana melayani sekitar 95 hingga 100 layanan per hari. MPP yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani ini beroperasi Senin sampai Jumat pada pukul 07.30 hingga 16.00 WITA.
Usai peresmian secara simbolis, Diah bersama Tafdil dan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas, berkesempatan meninjau pelayanan. Tinjauan diakhiri dengan memberikan keterangan pers kepada awak media. (don/HUMAS MENPANRB)
