Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam Peresmian MPP Kota Salatiga, di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (19/03).
SALATIGA – Mal Pelayanan Publik (MPP) SMART Kota Salatiga telah diresmikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menuturkan, kehadiran MPP Salatiga merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Salatiga dalam melakukan reformasi pelayanan publik di daerah sekaligus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari masyakarat Salatiga.
"Wali Kota menyerap aspirasi masyarakat. Beliau melihat supaya masyarakat Salatiga yang majemuk ini bisa cepat diberikan pelayanan yang terbaik oleh pemerintah, salah satunya melalui MPP ini," ujar Menteri Tjahjo saat memberikan sambutan dalam Peresmian MPP Kota Salatiga, di Salatiga, Jumat (19/03).
Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. MPP Salatiga sebagai pusat pelayanan terpadu menjadi bukti kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan di daerah.
Menteri Tjahjo mengungkapkan, hadirnya MPP Salatiga sebagai MPP ke-37 di Indonesia ini menjadi sebuah keniscayaan demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga. Hal ini didukung oleh keberadaan Kota Salatiga yang strategis, yaitu terletak di persimpangan dari dan ke Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta yang membawa keuntungan terhadap sektor ekonomi, terutama perdagangan.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan di kota yang terkenal dengan julukan Kota Toleran ini. Menteri Tjahjo berpesan agar MPP Salatiga terus melakukan inovasi dalam upaya transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Selanjutnya, MPP Salatiga pun harus dapat membangun sistem perizinan yang cepat dan terintegrasi. “Sehingga dapat cepat beradaptasi dengan kondisi pasar, menarik investasi sebesar-besarnya, serta mengembangkan UMKM sebagai pilar ekonomi di daerah,” jelasnya.
Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pun menjadi keniscayaan. Pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui skema Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) maupun Forum Konsultasi Publik (FKP). Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan semata, namun juga sebagai pengawas eksternal.
Di akhir sambutannya, Menteri Tjahjo menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Salatiga Yuliyanto yang telah merealisasikan pembangunan MPP Salatiga. Diharapkan, kedepannya MPP Kota Salatiga dapat terus memberikan pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan. Kualitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia pun harus terus dipelihara dan ditingkatkan. “Serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi sehingga semakin banyak jenis layanan yang disuguhkan kepada masyarakat,” imbuh Tjahjo.
Senada dengan Menteri Tjahjo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat bahwa pembangunan MPP Salatiga sebagai MPP ke-7 di Jawa Tengah menjadi momentum untuk menata pelayanan dan perekonomian daerah, terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Dikatakan, UMKM dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian di tengah tren pengangguran dan kemiskinan yang meningkat akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, MPP Salatiga dapat mendorong tumbuhnya UMKM dengan mempermudah perizinan usaha. "MPP harus lebih proaktif menggaet, mendorong, mengajak, menarik, dan melatih UMKM," imbuhnya.
Lanjutnya dikatakan, dari sisi kuantitas sudah banyak pemohon izin UMKM. Tercatat sekitar 4.515 UMKM dari bulan November 2020 hingga Maret 2021. Namun yang menjadi masalah adalah banyak yang tidak memiliki legalitas karena tidak mengerti administrasi. "MPP ini Insyaallah memberi kemudahan-kemudahan itu sehingga ekonomi bisa berjalan baik," pungkasnya. (del/HUMAS MENPANRB)
