MAGELANG – Pemerintah terus menggenjot kehadiran mal pelayanan publik (MPP) di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai layanan publik.
MPP diyakini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan transformasi birokrasi, khususnya dalam area pelayanan publik. Untuk itu, selain menghadirkan fasilitas yang mumpuni dalam MPP, instansi yang bergabung didalamnya juga diminta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
"Melalui kehadiran MPP, kita berupaya mengubah wajah lama birokrasi yang lama dan berbelit-belit menjadi wajah baru birokrasi yang lebih modern dan humanis, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat meresmikan MPP Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/03).
Dalam berbagai kesempatan, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga terus mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan MPP, karena dampak reformasi birokrasi dapat dirasakan jika pelayanan prima telah terwujud. Salah satu upayanya dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dalam proses bisnisnya.
Hal tersebut dilakukan agar ASN dapat memberikan kepastian kepada masyarakat yang melakukan permohonan layanan. "Karena masyarakat sudah tidak cukup dengan hanya puas dengan pelayanan yang diberikan, tapi juga menginginkan bahagia ketika memperoleh pelayanan dari pemerintah,” imbuhnya.
Akselerasi kehadiran MPP di daerah-daerah Indonesia ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 89/2021 tentang Penyelenggaraan MPP. Untuk itu, Kementerian PANRB sebagai lokomotif pelaksanaan pelayanan publik, telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan MPP.
Kota Magelang menjadi salah satu dari 38 daerah yang melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP di tahun 2021 lalu. Dengan harapan agar warganya dapat merasakan pelayanan yang lebih baik, Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz terus mendorong jajarannya untuk dapat mewujudkan MPP di wilayahnya.
Dalam kurun waktu satu tahun, komitmen tersebut telah ditunjukkan oleh pemerintah Kota Militer ini. Diakuinya, mengolaborasikan pelayanan bukanlah perkara yang mudah. “Namun kami selalu ingat pesan Presiden Joko Widodo agar kita bisa melayani dengan cepat dan nyaman, karena rakyat adalah segalanya untuk kita layani,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo juga menegaskan ASN harus profesional dan tegak lurus pada pemerintahan yang sah. "ASN harus loyal dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang," ujarnya.
Ia mengingatkan ada empat tantangan bangsa yang dihadapi saat ini antara lain bencana alam dan non-alam, narkoba, korupsi, dan radikalisme terorisme. "Hati-hati terhadap area rawan korupsi, narkoba, dan jangan sampai tersangkut kasus terorisme," tegasnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
