JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui usulan perubahan nama di beberapa Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Perindustrian, agar lebih mudah dipahami oleh stakeholder industry, sehingga dapat mempermudah terealisasinya program kegiatan Kementerian Perindustrian sesuai dengan Nawa Cita Kabinet Kerja.
“Kami akan menyelaraskan perubahan nama tersebut dengan kaidah-kaidah kelembagaan dan aturan-aturan yang ada,” ujar Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perindustrian, Rabu (17/12).
Menteri yang didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, serta Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono ini menambahkan, secara prinsip tidak ada penambahan eselon, pegawai, maupun pembentukan unit organisasi yang baru. “Dibuat simple saja dengan mengelompokkan sektor industrinya, namanya saja yang berubah supaya orang tidak bingung,” ungkap Yuddy menambahkan.
Upaya jemput bola ini dilakukan untuk mempercepat perumusan Peraturan Presiden, khususnya bagi Kementerian yang mempunyai nomenklatur baru. Dijadwalkan sebelum 25 Desember 2014, rancangan Perpres tersebut sudah harus masuk ke Presiden RI.
Ditjen yang mengalami perubahan nama antara lain Direktorat Basis Industri Manufaktur (BIM), yang berubah menjadi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA).
Selain itu, Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) menjadi Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika. Ditjen Kerjasama Internasional juga berubah, yaitu dengan menambahkan menjadi Direktorat Jenderal Ketahanan Industri dan Kerjasama Internasional.
Selain itu, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri diubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. “Hanya perubahan nama saja, asal jangan sampai bertentangan dengan kelaziman yang ada,” tegasnya kepada para wartawan.
Di samping membahas mengenai perubahan nomenklatur dan nama pada ditjen, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga mengajak Yuddy Chrisnandi menyambangi Unit Pelayanan Publik (UPP) Kementerian Perindustrian. UPP ini merupakan salah satu Top 33 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2014. “UPP ini menjadi contoh inovasi pelayanan publik yang sudah mereformasi struktur dari 10 meja jadi 3 meja saja. Budaya kerja yang baik, anti gratifikasi dan anti korupsi juga arus ditekankan pada setiap unit pelayanan, dengan tentunya melakukan pengawasan,” imbuhnya. (bby/HUMAS MENPANRB)
