Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Konsolidasi Hasil Penilaian dan Penentuan Nominasi Finalis Top Inovasi KIPP 2023, yang dilakukan secara daring, Jumat (09/06).
JAKARTA – Penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Tim Evaluasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 telah usai. Konsolidasi hasil penilaian pun dilakukan untuk menentukan Nominasi Finalis Top Inovasi Tahun 2023.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengapresiasi atas dedikasi, komitmen dan integritas Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian. Rapat konsolidasi dilakukan untuk mendiskusikan hasil penilaian yang telah selesai dilaksanakan.
"Pertemuan kita hari ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi atas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh setiap tim selama hampir satu bulan terakhir guna menghasilkan Nominasi Finalis Top Inovasi Tahun 2023," ujar Diah dalam kegiatan Konsolidasi hasil Penilaian dan Penentuan Nominasi Finalis Top Inovasi KIPP 2023, yang dilakukan secara daring, Jumat (09/06).
Penentuan nominasi finalis Top Inovasi merupakan sebuah tugas yang menjadi kewenangan Tim Evaluasi seperti yang diatur dalam Pedoman Menteri PANRB No. 3/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP 2023. Untuk menjamin independensi, Kementerian PANRB sama sekali tidak ikut dalam penilaian dan penentuan finalis. Semua proses penilaian dilakukan oleh Tim Evaluasi secara objektif.
Pada KIPP Tahun 2023 terdapat 3.110 inovasi yang terdaftar di Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Namun, hanya 2.269 inovasi yang diajukan ke Kementerian PANRB untuk dilakukan seleksi administrasi. Setelah dilakukan seleksi administrasi, Tim Sekretariat meloloskan 2.135 inovasi yang terdiri dari 1.991 inovasi kelompok umum dan 144 inovasi kelompok khusus.
Dari kluster kementerian/lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan memimpin dengan mengirim 30 inovasi, sementara Badan Pusat Statistik 31 inovasi. Sedangkan dari kluster pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), Provinsi Jawa Timur merupakan top participant dengan 410 inovasi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Diah mengatakan ada hal yang perlu menjadi catatan dan perbaikan bersama. Partisipasi dari daerah Maluku dan Papua cenderung lebih sedikit, yakni delapan proposal yang lolos seleksi administrasi dari dua wilayah tersebut.
Dalam penetapan jumlah nominasi finalis Top Inovasi, Kementerian PANRB mengatur jumlah nominasi secara proporsional berdasarkan jumlah inovasi yang lolos seleksi administrasi. “Dalam proses penentuan ini, kami harapkan bapak/ibu Tim Evaluasi juga dapat memperhatikan keterwakilan wilayah tertinggal yang daftarnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024,” ungkap Diah.
Ketua Tim Evaluasi, Ida Bagus Wyasa Putra menerangkan, pertemuan kali ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai inovasi yang lolos, termasuk kebijakan afirmasi bagi inovasi dari daerah tertinggal.
Guru Besar Universitas Udayana ini mengatakan, tersenggaranya KIPP ini adalah memberi dorongan lebih kuat untuk terciptanya inovasi di setiap unit kerja. “Kebijakan afirmasi perlu menyatakan persepsi, peninjauan harus dilakukan dengan valid,” pungkas Wyasa.
Turut hadir dalam kegiatan ini anggota Tim Evaluasi, diantaranya Andi Niartiningsih, Asep Saefuddin, Djoko Harmantyo, Ina Primiana, Ilza Mayuni, Jusuf Irianto, Susi Dwi Harijanti, dan Zakaria Wahab. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto beserta tim. (don/HUMAS MENPANRB)
