JAKARTA – Kesan pemerintahan yang kaku dan strukturalis, membuat para penyelenggara dianggap tidak berani untuk mengembangkan kreativitas dalam menjalankan kerja organisasi. Sementara penyelenggaraan pemerintahan yang ada saat ini membutuhkan terobosan yang dapat mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pengembangan kreativitas (inovasi). Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan sebuah wadah untuk membuka cakrawala berpikir menghadapi era saat ini yang mengedepankan inovasi.
Wali Kota Makassar Muh. Iqbal S. Suhaeb menyampaikan, berdasarkan kondisi tersebut, Pemkot Makassar di tahun 2017 membuat sebuah terobosan yang diberi nama Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan (Labinov Beken). Inovasi tersebut merupakan kegiatan pendampingan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) di lingkup Kota Makassar dalam kerangka memberikan pemahaman terhadap ide atau gagasan yang akan dieksplorasi dalam melahirkan inovasi.
“Laboratorium inovasi hadir guna memfasilitasi penyelenggara pemerintahan dan stakeholder dalam melahirkan inovasi, baik dalam kerangka mendukung kinerja pemerintahan daerah maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima,” ujarnya dalam kegiatan wawancara dan presentasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Hadirnya laboratorium inovasi juga sebagai wadah dalam menstimulasi lahirnya inovasi yang dapat mengatasi kendala penyelenggaraan program dan kegiatan. Selain terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan besih, inovasi juga untuk pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah melalui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Labinov Beken merupakan program yang bersifat pendampingan, asistensi, dan fasilitasi terhadap tumbuh kembang semangat serta aksi nyata dalam berinovasi. Program ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di instansi pemerintah. Hal tersebut dipandang perlu karena sektor publik merupakan salah satu sektor yang paling diharapkan, khususnya di daerah yakni pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
Wali Kota Makassar Muh. Iqbal S. Suhaeb saat wawancara dan presentasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019, di Kantor Kementerian PANRB.
Dijelaskan, Labinov Beken disebut berbasis kemitraan karena dalam melakukan fasilitasi terhadap penyelenggara pemerintahan dan stakeholder melibatkan berbagai pihak yang menjadi mitra dalam pengembangan inovasi. Dengan keterlibatan berbagai kelompok penerima manfaat, dalam hal ini penyelenggara pemerintahan dan stakeholder mendapatkan transfer knowledge, utamanya yang berkaitan dengan inovasi. Penerima manfaat tersebut terbantu dengan adanya Inovasi tersebut.
Dalam inovasi ini, terdapat kegiatan lokakarya penyusunan inovasi yang didasarkan pada kategori tata kelola pemerintahan daerah, atau inovasi daerah lainnya. Penyelenggaraan lokakarya diawali dengan penggalian gagasan atau ide sampai pada display inovasi dengan melibatkan UNDP, Yayasan Bakti, Pulse Lab Jakarta dan Kemenristekdikti melalui pendekatan Lab.
Selama tahun 2017 hingga 2018 Labinov Beken berfokus pada OPD dan perusahaan daerah (perusda) Kota Makassar dalam mendampingi penyusunan proposal inovasi mulai dari membangun konsep gagasan, kemudian dilakukan analisis kebutuhan akan inovasi. Setelah itu, disusun ke dalam bentuk kelahiran inovasi, lalu disampiakna kepada publik dengan melakukan peluncuran dan evaluasi inovasi.
Sementara di tahun 2019, Labinov memfasilitasi tidak hanya SKPD dan Perusda lingkup Kota Makassar, namun melebarkan pada triple helix, yakni OPD, akademisi, dan masyarakat (LSM). Seluruh OPD wajib membuat satu Inovasi tiap tahun yang difasilitasi Balitbangda melalui Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar.
Pada Laboratorium Inovasi juga disiapkan Narasumber dari kalangan akademisi seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan universitas lainnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Kemenristekdikti dan LSM dalam negeri maupun luar negeri yang bergerak dalam inovasi seperti BAKTi dan UNDP. Para pemangku kepentingan itu juga meneken MoU dengan Balitbangda Kota Makassar terkait penciptaan inovasi yang terus berkelanjutan.
“Fungsi Laboratorium Inovasi Kota Makassar adalah sebagai tempat diskusi, Coaching Clinic, analisis dan pengembangan inovasi, formulasi lahirnya calon inovasi baru, serta membangun strategi peningkatan kualitas inovasi,” jelasnya.
Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar mereplikasi Laboratorium Inovasi LAN secara konsep dengan melakukan serangkaian proses/tahapan yang dikenal dengan nama 5D inovasi, dimana setiap tahapan memiliki tujuan dan metode tersendiri yang saling bersinergi untuk menghasilkan inovasi SKPD. Tahapan 5D Laboratorium Inovasi merupakan akronim dari Drum up, Diagnose, Design, Delivery dan Display.
Melalui 5 langkah itu, Pemkot Makassar memunculkan berbagai inovasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan pelibatan pemerintah, akademis, bisnis, media, dan komunitas, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam upaya memenuhi tuntutan lingkungan strategis.
Adapun tahapan Labinov meliputi metode pelaksanaan yang dilakukan dengan metode paparan diskusi, uji coba, serta pelatihan dan perbandingan. Dalam menjalankan tahapan itu, peserta Labinov dipandu moderator dan narasumber dari kalangan akdemisi serta pemaparan rencana program oleh Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah dan Teknologi pada Balitbangda Kota Makassar.
Melalui Kegiatan Advokasi, Laboratorium Inovasi Daerah Kota Makassar mendorong setiap OPD untuk menghasilkan ide dan karya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Iqbal menjelaskan, sasaran dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kapasitas berinovasi yang ditandai dengan terwujudnya ide dan karya inovasi secara nyata, bermanfaat, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi dengan coaching clinic, lokakarya, dan ujicoba inovasi. Dengan adanya Kegiatan Advokasi Laboratorium Inovasi, diharapkan inovasi yang dilahirkan oleh OPD dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. "Hal ini dapat memperlancar perekonomian dan menambah Pembangunan yang hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
