Pemaparan oleh seluruh deputi Kementerian PANRB dan dialog dengan para wartawan pada rangkaian acara Press Gathering, Jumat (30/11).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan gathering bersama para insan pers. Gathering ini bertujuan agar para pewarta memahami capaian dan beberapa permasalahannya Kementerian PANRB secara mendalam.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, dan dilanjutkan pemaparan oleh seluruh deputi Kementerian PANRB dan dialog dengan para wartawan. "Acara ini agar para jurnalis memahami lebih mendalam persoalan dan capaian di Kementerian PANRB," ujar Atmaji, di Jakarta, Jumat (30/11).
Selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi meningkat, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Di tingkat K/L meningkat dari 65,78 pada tahun 2015 menjadi 71,91 pada tahun 2017. Pada pemerintah provinsi, meningkat dari 41,61 di tahun 2015 menjadi 60,47 di tahun 2017. Sementara level kab/kota meningkat dari 42,96 di tahun 2015 menjadi 64,61 di tahun 2017.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan pencapaian tersebut telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, seperti World Economic Forum yang mencatat indeks daya saing nasional naik lima peringkat dari ranking 41 (2016) ke ranking 36 (2017). Sementara Bank Dunia mencatat indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari ranking 91 (2016) ke ranking 72 (2017). Bank Dunia juga mencatat indeks efektivitas pemerintahan tahun 2016 naik 17 peringkat dibandingkan tahun 2015. Sementara Transparency International mencatat indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.
Dikatakan, melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas. SAKIP mampu memangkas inefisiensi anggaran pemerintah juga mengalami penghematan sebesar Rp 41,15 triliun pada 2017.
Terkait dengan pembangunan zona integritas, tahun 2017 sudah hadir 109 unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hingga akhir semester I tahun 2018, sudah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
Dalam penataan kelembagaan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan pemerintah telah menghapus 23 Lembaga Non Struktural (LNS) dalam kurun waktu 2014 sampai 2017. Lembaga tersebut dihapus karena tugasnya tumpang tindih dan sudah ditangani K/L teknis.
Kementerian PANRB sudah melakukan penataan terhadap 24 K/L untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi, antara lain di bidang polhukam, di bidang perekonomian dan kemaritiman, dan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang sering dikenal e-government. Dengan adanya Prespres ini, diharapkan mendorong upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single and safety data SPBE secara nasional.
Dalam bidang SDM, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan telah dilaksanakan rekrutmen CPNS di pusat maupun daerah dengan proses yang transparan dan akuntabel. Tahun ini, pemerintah membuka sebanyak 238.015 formasi CPNS untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidikan (52%), tenaga kesehatan (25%), dan tenaga teknis/infrastruktur (23%). Pemerintah juga memanfaatkan CPNS lulusan sekolah tinggi kedinasan sebagai agen pemersatu dan perekat NKRI, melalui sistem penempatan yang menyebar ke seluruh daerah dan NKRI, tidak ditempatkan di daerah asal.
Dalam bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa menjelaskan bahwa hingga tahun 2018, sudah beroperasi 10 MPP yang memadukan beragam pelayanan dari pemda, pemerintah pusat, BUMN/ BUMD pada satu lokasi yang mudah di akses masyarakat.
Inovasi pelayanan publik juga dikembangkan secara luas melalui ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang setiap tahunnya diikuti oleh K/L, pemda, BUMN/BUMD. Bagi instansi daerah yang masuk kategori Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, diberikan Dana Insentif Daerah (DID). Bahkan, terdapat inovasi dari Indonesia yang meraih juara pertama kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan PBB. Inovasi tersebut berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Kementerian PANRB juga membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi dengan LAPOR!. Sistem ini berkolaborasi bersama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI, guna mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat agar direspon cepat oleh instansi terkait.
Banyaknya capaian kinerja itu, diharapkan dapat sampai dan dirasakan oleh masyarakat luas melalui publikasi yang dilakukan media. Perbaikan demi perbaikan juga terus dilakukan oleh Kementerian PANRB.
Usai dialog dengan wartawan, akan dilaksanakan rangkaian kegiatan Press Gathering lainnya antara lain outbond dan team building. (don/HUMAS MENPANRB)
