Gubernur Jatim Soekarwo saat memberikan sambutan pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Selasa, (02/08). (ris/HUMAS MENPANRB)
SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik yang terus dilakukan melalui berbagai inovasi merupakan salah satu bentuk bukti nyata progres perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam sambutannya pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Selasa, (02/08).
Menurut Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo, tercatat 33% pelayanan publik terbaik yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berasal dari Provinsi Jawa Timur. "Tahun kemarin, hampir 33% pelayanan publik yang baik ada di Jawa Timur, itu hasil dari Kementerian PANRB kemarin. Dibidang gender saja, Provinsi Jatim 9 tahun berturut-turut menjadi juara," katanya.
Perbaikan dalam pelayanan publik tersebut juga dikatakan Pakde Karwo tak lepas dari perbaikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Dikatakannya, Pemprov Jawa Timur akan terus berupaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelayanan publik terbaik tersebut memang banyak yang lahir di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, Soekarwo akan terus berupaya untuk memotivasi Kabupaten/Kota untuk memperbaiki sistem administrasi demi menghadirkan penyegaran melalui berbagai inovasi lainnya.
"Kabupaten/Kota itu lebih bagus kerjanya dari Provinsi, saat ini tinggal saya mendorong untuk memperbaiki administrasinya. Karena banyak habatan-hambatannya itu dari administrasi," katanya.
Soekarwo juga menuturkan kisi-kisi bagaimana Pemprov Jawa Timur bisa mendapatkan predikat terbaik dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah pada saat menentukan RPJMD, seluruh SKPD secara korelatif turut membuat rencana strategis.
Tak bisa dipungkiri, peran SAKIP menurut Soekarwo menjadi sangat penting. "Kata kuncinya perencanaan kinerja ini harus ada uangnya, sehingga perencanaan kinerja ini dengan penganggaran harus tampak uangnya. Harus ada pengintegrasian perencanaan kinerja dengan penganggaran," ujar Pakde Karwo. (ris/HUMAS MENPANRB)
