SAMARINDA - Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB M.Imanuddin mengatakan dalam paradigma baru, humas pemerintah harus menjadi garda terdepan dan top manager, sehingga mampu membangun komunikasi dengan publik yang efektif. “Humas pemerintah tidak bisa sekadar menjalankan fungsi pelayanan,” ujarnya pada acara Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan media massa di Samarinda, (7/05).Untuk membangun komunikasi yang efektif, lanjut Imanuddin, setiap organisasi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tidak tertutup, sehingga mampu membangun komunikasi yang sirkular antara lembaga itu dengan masyarakat.
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP) itu, diungkapkan, banyak persoalan yang dihadapi oleh Kementerian PANRB dalam hal penyelesaian tenaga honorer K1, K2, dan persoalan persoalan lainnya. Untuk itu diperlukan grand koalisi dengan pers, karena Kementerian PANRB kemampuannya terbatas. “Peran pers sebagai control sosial sangat diharapkan, terutama untuk mengawal adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh berbagai kalangan,” tuturnya.
Kementerian PANRB membuka diri terhadap berbagai persoalan yang menyangkut reformasi birokrasi. Media center yang dibangun Kementerian PANRB didesain menjadi pusat sumberdaya pekembangan reformasi birokrasi.
Kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan diskusi 2 kali dalam sebulan, mengenai isu-isu yang hangat yang berkembang di masyarakat. Melalui dialog tersebut, kita tidak hanya bisa menyampaikan berbagai kebijakan tetapi juga bisa menerima masukan yang sangat berharga untuk perbaikan.
Pada kesempatan ini, Imanuddin mengajak insan pers sebagai pilar yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, untuk pro aktif dalam mensukeskan reformasi birokrasi. Koalisi besar ini juga dbangun dengan berbagai elemen bangsa, seperti NGO, perguruan tinggi serta elemen bangsa lain. (Swd/ HUMAS MENPANRB)
