BOGOR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan daerah dan aparatur sipil negara agar tidak terjebak dalam protokoler, tetapi harus responsive terhadap rakyat yang dilayani. “Pimpinan harus mampu mengkoordinir kerja-kerja lintas sektor dan menerapkan langkah-langkah konstruktif,” ujar Yuddy Chrisnandi dalam kunjungan kerjanya di Pemkot Bogor, Sabtu (01/11).
Dalam kesempatan itu, Yuddy mengajak Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan segenap jajaran untuk saling bergotong royong dengan semangat kebersamaan. Namun pemimpin yang baik, lanjutnya, tidak segan-segan memberi teguran yang keras kepada aparatur-aparatur negara yang tidak seirama dengan visi dan misi pemimpin.
Sinergi itu mutlak diperlukan, karena tidak ada pekerjaan yang sempurna yang dilakukan oleh salah satu pihak saja. “Dinas satu dengan dinas lain harus kerjasama. Demikian juga antara walikota dan wakil walikota, serta Sekda,” imbaunya.
Bima Arya kepada Menteri PANRB, mengungkapkan, seluruh pejabat eselon 3 di jajaran Pemkot Bogor wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Gerakan penghematan pun sudah dijalankan oleh Walikota yang rajin blusukan tersebut. “Untuk penyerapan, kami alokasikan kepada anggaran-anggaran belanja langsung ke masyarakat,” ungkapnya. (bby/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
09.Jun.2026
Audiensi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
09.Jun.2026
Penataan OTK Kementerian Kelautan dan Perikanan
08.Jun.2026
Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah
08.Jun.2026
Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI
06.Jun.2026
Sasar Ketepatan Bantuan Sosial, Kementerian PANRB Perluas Piloting Digitalisasi Bansos di Kabupaten Sorong
06.Jun.2026








