JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, perbaikan pelayanan publik bukanlah one night program, melainkan long term program. Sebab dalam program itu termasuk juga penataan kelemagaan, SDM dan lain-lain.
Saat ini, inti dari gerakan reformasi antara lain memperbaiki rekrutmen, pengukuran kinerja, kompensasi, dan juga perbaikan pengisian jabatan dalam birokrasi. “Reformasi birokrasi ini bisa disebut silent operation. Kalau ada prestasi ya diam-diam saja, tapi kalau ada persoalan pasti langsung mengeluh dan tidak tahu harus berbuat apa,” ujar Wamen PANRB ketika membuka acara Knowledge Sharing Forum Bupati/Walikota Alumni Harvard Executive Education, Senin (24/03).
Dalam meningkatkan pelayanan publik, diperlukan dukungan civil society dan media untuk mengawasi dan mengembangkan kapasitas layanan. “Yang terjadi di tingkat nasional merupakan pengaruh dari yang terjadi ditingkat pemda,” imbuhnya.
Ditambahkan, interaksi dan forum knowledge sharing wajib dikembangkan dan dimodifikasi, karena biasanya suatu kebijakan baik di pusat maupun daerah selalu berhenti pada sosialisasi. “Menjadi tugas kita bagaimana agar suatu kebijakan dapat menyebar ke seluruh organisasi yang dimiliki dan sampai kepada internalisasi, karena kebanyakan birokrat tidak memahami esensi dari kebijakan tersebut,” ungkapnya.
Menjawab wartawan di sela-sela acara knowledge sharing tersebut, Wamen mengakui bahwa masyarakat Indonesia kadang suka mendua kalau menyangkut pribadinya, dan kadang lupa akan komitmen perubahan.
