JAKARTA – Keberhasilan reformasi birokrasi hanya bisa dirasakan jika pelayanan publik itu dinilai baik oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo dalam rapat kerja Kedeputian Pelayanan Publik di Bogor, Rabu (13/08).
Kementerian PANRB masih merasa perlu untuk terus melakukan perubahan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Pelayanan publik sangat strategis untuk mendorong meyakinkan masyarakat bahwa perubahan dalam birokrasi itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. “Antara proses perubahan yang kita lakukan dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat itu harus seimbang,” jelas Eko.
Proses pembangunan pelayanan publik sangat ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya dengan kebijakan. Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono menjelaskan bahwa Kementerian PANRB sedang menyusun draft Permenpan terkait dengan Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Permenpan tentang Inovasi Pelayanan Publik, dan Permenpan terkait dengan Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik.
“Tugas kita lebih banyak untuk membuat policy, melakukan pemantauan, melakukan evaluasi tetapi juga melakukan pembinaan,” tegas Eko. Selain itu, Staf Khusus Kementerian PANRB Icu Zulkafril juga hadir untuk memberikan materi profesionalitas dan integritas dalam kegiatan tersebut terkait. Icu menekankan bahwa kesadaran bertindak harus dimulai dari diri sendiri. Tugas pemerintah penting dalam rangka melayani masyarakat dengan penuh etika. “Kita harus menjadi contoh, bukan memberi contoh,” tambahnya. (rr/ HUMAS MENPANRB)
