PARIS – Pelayanan publik di Indonesia sebenarnya tidak ketinggalan dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan ICT dalam pelayanan publik di tanah air.
“Sebagai key partner, Indonesia bersama Brazil, Afrika Selatan, India dan Cina, merupakan negara yang mendapat perhatian khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi dan pelayanan publik,” ujar Edwin Lau, Head of Governance Policies Division OECD di sela-sela pertemuan 49th Session of Public Governance Committee OECD yang dibuka secara resmi oleh Joe Wild dari Canada, Selasa (01/04).
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 1-2 April 2014 di OECD Conference Centre 2 Rue, Andre Pascal, 75775, Paris Cedex, Perancis. Delegasi Indonesia dalam 49th Session of Public Governance Committee, dipimpin oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono, didampingi Asisten Deputi Inovasi dan Sistem Informasi Publik Muhammad Imanuddin, dan Kepala Bidang Inovasi Pelayanan Publik Sri Hartini.
Pada hari pertama pertemuan itu membahas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit kemajuan dari Public Sector Governance. Dalam makalahnya, Olli-Pekka Henonen, State Secretary Prime Minister’s Office Finland mengenai teknologi baru dalam ICT merupakan peluang sekaligus tantangan yang besar untuk public sector governance saat ini. “Sekarang ini, mau tidak mau kita harus bersahabat dengan kemajuan ICT, terutama dalam pelayanan publik. Inovasi banyak dilahirkan dengan penggunaan ICT ini,” ujarnya.
Pada bagian lain Alejandra Lagunes, Coordinator of National Digital, National Digital Strategy, Office the Presdient, Mexico menyampaikan bahwa ICT telah banyak digunakan dalam berbagai pelayanan publik, sebagai sarana yang mudah untuk memberikan akses pelayanan.
Bagi Mexico menurut Alejandra, penggunaan ICT telah mengurangi berbagai persoalan dalam pelayanan publik. Dia mencontohkan, dalam pengurusan akte kelahiran pada tiap negara bagian di Mexico, biayanya beragam antara 5 US $ sampai dengan 15 $. “Ini sangat memberatkan warga Mexico. Dengan ICT, biaya menjadi semakin berkurang,” ungkapnya. 
Bahkan, menurut President of Tranparency Council Chile, Alejandro Ferreiro, yang juga mantan Menteri Ekonomi Chile ini, saat ini sudah bergerak dari e-Government ke e-Governance. Penggunaan ICT dalam pelayanan publik saat ini sudah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu negara. “Bukan hanya dominasi pemerintah saja, tetapi juga seluruh warga negara dan dunia usaha,” ujarnya.
Anindita Kosala, Sekretaris III KBRI Paris yang mendampingi delegasi Indonesia mengatakan, Indonesia dapat memanfaatkan forum OECD, diantaranya adalah mengembangkan network dalam pelaksanaan kerjasama. Sebab OECD mempunyai jaringan yang luas dengan lembaga kerjasama internasional yang membantu Indonesia. (imn/HUMAS MENPANRB)
