DENPASAR – Penyelenggara pelayanan publik, selain harus ramah terhadap masyarakat pengguna layanan, juga harus ramah dan nyaman bagi anak-anak. Karena itu, pemerintah mewajibkan seluruh unit pelayanan publik baik yang ada di pusat maupun di daerah menyediakan tempat penitipan dan tempat bermain anak-anak.
Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi ketika melakukan blusukan ke sejumlah pelayanan publik di Bali, Kamis (04/12). “Jadi ibu-ibu yang bekerja tidak kehilangan waktu untuk mengurus anak. Di tempat penitipan anak juga perlu disediakan ruang untuk menyusui,” ujarnya menambahkan.
Pelayanan publik merupakan pengejawantahan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yang tidak saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Tidak jarang ibu-ibu yang mengurus surat-surat ke unit pelayanan publik mengajak serta anak-anaknya, bahkan bayi yang masih kecil.
Kenyataan ini harus diantisipasi oleh aparatur negara, khususnya yang berada di garda terdepan yakni pelayanan publik. Menteri mengakui bahwa tidak sedikit pelayanan yang sebenarnya sudah bagus. Tetapi itu belum cukup, karena masyarakat akan terus menuntut pelayanan semakin bagus dan memuaskan.
Ketika meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Denpasar, Yuddy pun tampak menyapa seorang anak yang tengah bermain di tempat penitipan anak. “Pelayanan publik harus ramah, professional, dan berintegritas. Instansi pemerintah juga wajib memberikan waktu lebih banyak untuk anak-anak,” ujarnya.
Kementerian PANRB kini juga tengah menyiapkan perangkat hukum mengenai pemotongan jam kerja bagi PNS perempuan. Hal ini dimaksudkan agar kaum ibu bisa memberikan perhatian lebih kepada anak-anak.
Menteri yang didampingi Deputi Pelayanan Puvblik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono menambahkan, penerapan teknologi informasi serta perlatan elektronik akan meningkatkan percepatan dan kemudahan pelayanan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, setiap petugas di tempat pelayanan harus memperbanyak senyumannya, sehingga pengunjung makin nyaman.
Seperti biasanya saat blusukan, Menteri Yuddy selalu melakukan Tanya jawab dengan pengunjung langsung, mulai dari apa yang tengah diurus, sudah berapa lama menunggu dan lain-lain. Beruntung, di PTSP Kota Denpasar ini, pengunjung mendapat pelayanan cepat, dan tidak perlu berlama-lama mengantri.
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB juga meninjau unit pelaksana teknis pelayanan transportasi darat Kota Denpasar. Yuddy berjalan kaki, karena lokasinya berada di seberang jalan PTSP. Di UPT ini, menurut Yuddy perlu diambahkan monitor dan display untuk unit obyek-obyek vital seperti kantor gubernur. ATC ini bisa digunakan untuk pemantauan kriminal, bencana alam dan lain-lain.
Secara marathon, Menteri PANRB melanjutkan blusukannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polresta Kota Denpasar. Yuddy sempat menonot film yang diputar di studio Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) bersama warga masyarakat. Film yang ditayangkan antara lain tentang penanganan kenakalan remaja, pelanggaran lalu lintas, dan tindakan kriminal.
Selain blusukan ke sejumlah pelayanan publik di Kota Denpasar, Yuddy juga blusukan ke sejumlah pelayanan publik yang ada di Pulau Dewata, antara lain BKPM Provinsi Bali, Samsat Kota Denpasar, KIR drive thru Kota Denpasar. Menteri juga mengunjungi PTSP di Kabupaten Badung, Unit Layanan Pengaduan, dan melakukan penanaman pohon jepun, pohon yang menjadi lambang kabupaten terkaya di Bali itu.
Di Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPM) Bali, Yuddy menyaksikan ada beberapa fasilitas yang tidak berfungsi, karena rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan, antara lain fasilitas pengambilan nomor antrian, kotak pengaduan.
Di Samsat Kota Denpasar, Menteri mencoba layanan yang ada, dan berbincang dengan masyarakat yang tengah menunggu giliran untuk dipanggil ke loket. Yuddy menerima beberapa masukan dari warga masyarakat, dan meminta Gubernur Bali yang mendampinginnya untuk mempertimbangkan dan melaksanakan saran tersebut.
Kunjungan juga dilakukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menteri yang melihat dokumen penting seperti sertifikat yang sangat banyak. Karena itu dia menekankan agar dokumen-dokumen itu dapat disimpan dengan baik. Dia khawatir, lantaran kantornya tengah direnovasi, dan banyak kabel yang menggantung dan kondisi kantor yang sempit, rentan terhadap kebakaran.
Menjelang keberangkatan kembali ke Jakarta, Yuddy dan rombongan masih menyempatkan diri blusukan ke Angkasa Pura, Imigrasi, Karantina, serta Bea Cukai yang ada di Bandara Ngurah Rai. (rr/ags/HUMAS MENPANRB)
