JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan agar penyusunan kabinet Jokowi – JK tidak terjebak pada berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk. Lebih baik melakukan kebijakan yang bersifat soft, tetapi dalam perjalanan pemerintahan melakukan restrukturisasi jabatan eselon I dan II pada kementerian.
Menurut Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia ini, pembentukan kabinet 2014 – 2019 ini ibarat memperbaiki mesin dari sebuah pesawat yang sedang terbang. “Jangan sampai perbaikan itu justeru membuat pesawat yang sedang terbang itu malah jatuh, karena ada bagian mesin yang diganti,” ujarnya usai penutupan Konferensi Tahunan Asian Group for Public Administration (AGPA) ke-4 di Jakarta, Jumat (29/08).
Dikatakan, kalaupun akan merampingkan jumlah kementerian, Eko berharap tidak terlalu drastis, sehingga penataan pegawainya juga tidak menimbulkan persoalan baru. Meskipun dalam hal ini bisa dilakukan redistribusi pegawai bagi yang masih memiliki kompetensi, atau bisa juga dengan melakukan pensiun dini, tetap kalau terlalu banyak kementerian yang dihapus atau digabung, maka pemindahan pegawainya juga ribet.
Kalau yangv terjadi seperti itu, dikhawatirkan prosesnya justeru akan mengganggu efektivitas pemerintahan, yang mestinya langsung jalan setelah terbentuknya kabinet baru. “Jangan sampai perubahan struktur kabinet justeru membuat pemerintahan baru terganggu dengan masalah redistribusi pegawai,” imbuhnya.
Berita Terbaru
25.Apr.2025
Transformasi Digital Kearsipan: Strategi Pemerintah Wujudkan Akses Arsip yang Modern dan Terintegrasi
25.Apr.2025
Penyerahan LHP Kinerja atas Efektifitas Implementasi SPBE Nasional Tahun Anggaran 2022-2024
25.Apr.2025
Rapat Kerja dengan ANRI
25.Apr.2025
Penjaminan Simpanan Perbankan Tetap Terjaga
25.Apr.2025