JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan agar penyusunan kabinet Jokowi – JK tidak terjebak pada berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk. Lebih baik melakukan kebijakan yang bersifat soft, tetapi dalam perjalanan pemerintahan melakukan restrukturisasi jabatan eselon I dan II pada kementerian.
Menurut Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia ini, pembentukan kabinet 2014 – 2019 ini ibarat memperbaiki mesin dari sebuah pesawat yang sedang terbang. “Jangan sampai perbaikan itu justeru membuat pesawat yang sedang terbang itu malah jatuh, karena ada bagian mesin yang diganti,” ujarnya usai penutupan Konferensi Tahunan Asian Group for Public Administration (AGPA) ke-4 di Jakarta, Jumat (29/08).
Dikatakan, kalaupun akan merampingkan jumlah kementerian, Eko berharap tidak terlalu drastis, sehingga penataan pegawainya juga tidak menimbulkan persoalan baru. Meskipun dalam hal ini bisa dilakukan redistribusi pegawai bagi yang masih memiliki kompetensi, atau bisa juga dengan melakukan pensiun dini, tetap kalau terlalu banyak kementerian yang dihapus atau digabung, maka pemindahan pegawainya juga ribet.
Kalau yangv terjadi seperti itu, dikhawatirkan prosesnya justeru akan mengganggu efektivitas pemerintahan, yang mestinya langsung jalan setelah terbentuknya kabinet baru. “Jangan sampai perubahan struktur kabinet justeru membuat pemerintahan baru terganggu dengan masalah redistribusi pegawai,” imbuhnya.
Berita Terbaru
03.Okt.2025
Menteri PANRB Dukung Digitalisasi ANRI, Arsip jadi Bahan Perumusan Kebijakan Strategis Masa Depan
03.Okt.2025
Audiensi Bupati Semarang
03.Okt.2025
Audiensi Kepala ANRI
03.Okt.2025
Rakor Pemerintah Digital Dilingkup Provinsi NTT
03.Okt.2025
Rapat Penguatan Kelembagaan Sekolah Rakyat
02.Okt.2025
Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN
02.Okt.2025