Menteri Yuddy bersama Gubernur Aceh, dan Muspida
BANDA ACEH - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk menerapkan dynamic government. Hal ini disampaikan Yuddy dalam Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Forkompanda-RB) di kantor Pemerintah Provinsi Aceh, Banda Aceh, Senin (21/03).
Menurutnya, dalam menerapkan dynamic government sangat erat kaitannya dengan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Salah satu ciri dynamic government adalah birokrasi yang berorientasi pada hasil. Berjalannya program pemerintahan yang dinamis itu ditandai beberapa hal.
Pertama, penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Kedua program difokuskan untuk mewujudkan outcome yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketiga seluruh instansi pemerintah menerapakan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik. Dan terakhir, setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja yang terkecil.
Jadi, lanjut Yuddy, setiap pemimpin harus tahu betul bagaimana bawahannya, bagaimana kompetensinya, kontribusinya, dan kinerjanya. “Oleh karena itu, pengukuran kinerja individu sangat penting, karena saat ini kita berada pada tahapan birokrasi berbasis kompetensi," ujarnya.
Dengan menerapkan sistem dynamic government, maka secara dinamis evaluasi terhadap suatu kegiatan akan tercipta untuk mengetahui apa manfaat suatu kegiatan bagi masyarakat. "Jadi bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan melalui perencanaan yang baik," katanya.
Menteri mengakui, masih ada daerah yang nilai akuntabilitasnya kurang memuaskan. Oleh karena itu, Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) diminta meningkatkan peran pengawasan atau supervisi dalam mengevaluasi jalannya birokrasi dengan mengembangkan role model.
Disinilah pentingnya supervisi, karena ujung tombaknya adalah Sekda. Jangan sampai ada yang terlalu rendah akuntabilitasnya, jangan sampai ada ketimpangan. “Melalui forum ini, kita akan bedah, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, evaluasi, feedback dan lain sebagainya," katanya.
Menurut Yuddy, yang paling mempengaruhi dan harus diperbaiki adalah indeks persepsi korupsi dan indeks reformasi birokrasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun dan mengembangkan iklim reformasi birokrasi. (ris/HUMAS MENPANRB)
