JAKARTA – Pemerintah terus mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pemilu kepala daerah serentak pada Desember mendatang. Menyusul Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan mengawal Netralitas ASN.
Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, bahwa dalam waktu dekat akan ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PANRB dengan Menteri Dalam Negeri. “Kami akan membentuk satgas untuk mengawal netralitas ASN. Satgas ini dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama antara Menpan dan Mendagri,” ujarnya dalam rapat mengenai netralitas ASN di Jakarta, Kamis (10/09).
Dalam rapat yang diselenggarakan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut, dihadiri oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menko Polhukam menjadi Ketua Dewan Pengarah Satgas, sementara Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet sebagai anggota Dewan Pengarah.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa Bawaslu akan membuat nota kesepahaman dengan KASN, BKN, dan Kemenko Polhukam untuk mendorong netralitas ASN.
Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang serius dalam menjaga netralitas ASN, yang akan membentuk Satgas dan juga penandatanganan nota kesepahaman.
Langkah ini diperlukan untuk mengawasi ASN dalam aktivitas pilkada sehingga dapat memberikan sanksi tegas bila terbukti ada keterlibatan. Menurut dia, saat ini pemberian sanksi pada ASN hanya dianggap sebagai formalitas. Pembentukan satgas dan nota kesepahaman dinilai sebagai bentuk sinergi dari instansi pemerintah, sehingga sanksinya lebih efektif dan memberikan efek jera. (rr/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
25.Nov.2024
Kemendikdasmen Peringati Hari Guru Nasional 2024 dengan Tema 'Guru Hebat, Indonesia Kuat'
25.Nov.2024
Pembangunan Huntara Korban Erupsi Lewotobi Dikebut, Ditargetkan Siap Huni sebelum Nataru 2024/2025
25.Nov.2024
Pembangunan Huntara Korban Erupsi Lewotobi Dikebut, Ditargetkan Siap Huni sebelum Nataru 2024/2025
25.Nov.2024
Audiensi dengan Kepala BNPT
25.Nov.2024
