Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menyerahkan penghargaan Top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 2018 di Batam, Senin (10/12)
BATAM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada 25 instansi yang sukses mengelola pengaduan pelayanan publik terbaik. Penghargaan ini bertujuan agar memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk segera menetapkan mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, tranparansi, dan partisipatif.
Penghargaan diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, saat Rapat Koordinasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Batam, Senin (10/12). "Saya sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan yang telah mengikuti ajang kompetisi pengelolaan pengaduan tahun 2018 dan terlebih kepada pemenang Top 25," ujar Diah.
Ditambahkan, penghargaan ini diberikan kepada institusi yang memiliki komitmen tinggi dalam merespon pengaduan publik. Ada beberapa indikator penilaian dalam menentukan para peraih penghargaan, mulai komitmen pimpinan, tindak lanjut laporan, infrastruktur pendukung hingga kompetensi SDM-nya.
Terpilihnya Top 25 ini, adalah hasil seleksi dari 102 proposal self assessment dari berbagai instansi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka dipilih oleh tim evaluator yang independen dan profesional.
Kompetisi yang baru pertama kali digelar ini, bertujuan untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. "Saya harapkan ke depannya dapat ditingkatkan serta kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah yang lain untuk terus meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya secara berkelanjutan," pungkas Diah. (don/HUMAS MENPANRB)
Top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 2018
1. Kementerian Hukum dan HAM
2. Kementerian Ristekdikti
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kementerian PANRB
5. BPOM
6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
10. Pemerintah Kota Semarang
11. Pemerintah Kota Banjarmasin
12. Pemerintah Kota Cirebon
13. Pemerintah Kota Bandung
14. Pemerintah Kota Solok
15. Pemerintah Kota Medan
16. Pemerintah Kota Banjar Baru
17. Pemerintah Kota Sukabumi
18. Pemerintah Kota Ambon
19. Pemerintah Kota Malang
20. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
21. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
22. Pemerintah Kabupaten Bulukumba
23. Pemerintah Kabupaten Kendal
24. BPJS Kesehatan
25. PT Pos Indonesia
