JAKARTA – Empat kementerian, yakni Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN bersama Komisi Pembrrantasan Korupsi (KPK) sepakat melakukan kampanye anti korupsi bersama-sama. Kesepakatan yang sekaligus merupakan komitmen itu dituangkan melalui Penandatanganan SKB Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri tentang Kampanye Anti Korupsi, di, Jakarta, Senin (23/12).
Hadir dalam acara tersebut Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri PANRB Azwar Abubakar, Menteri BUMN yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi Herman Hidayat, disaksikan oleh Ketua KPK Abraham Samad.
Dengan adanya SKB tersebut, Ketua KPK mengharapkan keempat kemenetrian itu melakukan kampanye anti korupsi di seluruh Indonesia. Dengan cara itu, dipastikan semua Kementerian/Lembaga bisa memperbaiki sistem, karena sistem birokrasi, manajemen yang berlangsung di Indonesia dewasa ini masih ada celah terjadinya korupsi.
"Kita paham betul, bahwa sistem birokrasi, manajemen yang sedang berlangsung di republik ini, itu terkadang memproduksi kejahatan korupsi," kata Ketua Abraham Samad.
Abraham menambahkan, lewat penandatangan diharapkan akan melahirkan suatu sistem yang bisa menciptakan dan menghasilkan sistem yang tidak lagi memproduksi korupsi. "Potensi-potensi memproduksi di Birokrasi, seperti yang disampaikan Menkominfo, ada beberapa item-item yang akan kita laksanakan sebagai tindak lanjut dari aksi implementasi anti korupsi kedepan," ungkapnya.
Dia menambahkan efektifitas kampanye Anti Korupsi pada saat pemerintahan yang baru mendatang, Inpres No.1/2013 tentang tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tetap berjalan dan dilanjutkan kedepan.
Abraham juga berharap kepada masyarakat menjelang pemilu itu agar memilih parpol yang bersih, caleg yang bisa diharapkan, kemudian memilih pemimpin mulai dari tingkat daerah sampai presiden adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, sederhana, yang tidak mementingkan kepentingan pramaktis. "Saya pikir masyarakat indonesia sudah semakin cerdas, oleh karena itu sebagai masyarakat sipil termasuk media, untuk dapat melakukan pencerahan agar bisa memilih orang-orang kopenten." katanya.
Menurutnya ada tiga syarat pemimpin yang benar dapat di lakukan di Indonesia, yaitu Pemimpin harus bersih, Pemimpin sederhana dan berani dan Pemimpin tidak perlu pinter. (SGT/HUMAS MENPANRB)
