Menteri Syafruddin didampingi Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dan Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini saat menerima delegasi Pemerintah Korea Selatan di Kantor Kementerian PANRB, Senin (29/07).
JAKARTA – Hubungan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Republik Korea telah berlangsung cukup lama. Kerjasama yang terjalin sejak tahun 1973 ini membuat hubungan Indonesia dan Republik Korea sangat erat dari berbagai aspek. Tak terkecuali dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang memiliki berbagai kerjasama dengan pemerintah Republik Korea.
“Khusus untuk Kementerian PANRB, ada hubungan khusus karena punya kerjasama dengan dua kementerian di Republik Korea, yaitu Ministry of the Interior dan Security (MOIS) dan Ministry of Personnel Management,” ujar Menteri Syafruddin saat menerima delegasi Pemerintah Republik Korea di Kantor Kementerian PANRB, Senin (29/07). Salah satunya ketika mantan Minister of Personnel Management Republik Korea, Mr. Pan Suk Kim hadir dalam kegiatan Presidential Lecture 2019. “Beliau menjadi inspiring speaker kepada 180.000 CPNS di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Pemerintah Republik Korea yang diwakili oleh Assistant Minister for Planning and Coordination, Ministry of the Interior and Safety, Lee In-jae mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Korea Selatan dalam berbagai bidang. “Kami juga mengetahui dari pidato Bapak Presiden Joko Widodo mengenai visi Indonesia, salah satu diantara fokusnya adalah mengenai reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Dikatakan, pemerintah Republik Korea sangat mengapresiasi perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. “Reformasi birokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan mengalami banyak kemajuan,” ujarnya.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengundang Indonesia, khususnya Kementerian PANRB untuk hadir dalam ASEAN-Korea Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Governance yang akan diadakan pada November 2019 di Busan, Republik Korea. Melalui acara ini, Lee berharap Menteri PANRB dapat hadir untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan mengenai reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik kepada negara-negara di ASEAN dan Republik Korea.
Syafruddin pun menyambut baik undangan yang diberikan oleh pemerintah Republik Korea tersebut. “Kemungkinan besar Presiden Joko Widodo akan hadir di Korea. Kementerian PANRB juga akan ikut serta dalam acara maupun pamerannya,” ujarnya.
Ia juga berharap bahwa acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mempererat hubungan antarnegara, terutama komunikasi yang terus ditingkatkan antara Indonesia dengan Republik Korea. “Secara khusus hubungan dengan Kementerian PANRB dan MOIS tentu akan dipererat terus agar tata kelola pemerintahan di Indonesia bisa semakin maju. Sehingga hubungan dari semua aspek kehidupan antara Indonesia dan Republik Korea dapat berjalan dengan baik,” pungkas Syafruddin.
Salah satu kerja sama yang tengah terjalin antara Kementerian PANRB dengan MOIS adalah melalui Electronic Government Cooperation Center (EGCC). EGCC memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerja sama, termasuk langkah-langkah dalam impementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa dengan adanya kerja sama tersebut, Indonesia telah memiliki landasan kebijakan untuk menjalankan e-government melalui Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. "Melalui Perpres SPBE maka kita dapat mengintegrasikan seluruh pelayanan elektronik di Indonesia dan dapat segera menerapkan e-government. Sebab penerapan e-government merupakan salah satu upaya memperkuat reformasi birokrasi," jelas Rini.
Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa juga turut menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik di Indonesia juga memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti dengan raihan prestasi selama dua tahun berturut-turut dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Public Service Awards (UNPSA). “Tahun lalu dengan Sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni dan tahun ini PetaBencana.id yang juga memiliki kaitannya dengan teknologi,” ungkapnya.
Lee juga mengungkapkan harapannya untuk Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat melihat kemajuan teknologi yang bekerja sama dengan berbagai pihak swasta dan lembaga. “Kami berharap Indonesia sebagai pemimpin reformasi birokrasi di ASEAN untuk dapat memanfaatkan paviliun untuk dapat berbagi pengetahuan dan juga melihat kemajuan teknologi dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” pungkasnya. (ald/HUMAS MENPANRB)
