Walikota Bandung, Ridwan Kamil dalam best practice 'Succses Story' Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jumat (12/02). (Foto : ris)
BANDUNG - Walikota Bandung, Ridwan Kamil menekankan pentingnya pilitical will dari setiap pemimpin daerah untuk bisa melakukan perubahan dan menerapkan akuntabilitas kinerja guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di tiap daerah. Selain itu, penyamaan persepsi dan perspektif juga harus dilakukan oleh setiap pemimpin hingga jajaran dibawahnya.
"Rumus saya, pemimpin-pemimpinnya harus mau turun ke bawah, tanpa itu jangan berharap, sepinter apapun jangan harap sistem bisa berjalan. Jadi yang paling penting adalah political will," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil dalam best practice 'Succses Story' Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jumat (12/02).
Kang Emil juga mengatakan bahwa asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sangat penting. Hal ini ditujukan agar sistem tersebut bisa diimplementasikan dengan baik.
Asistensi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB kepada seluruh jajaran aparatur negara di wilayah Pemerintah Kota Bandung, dikatakan Ridwan Kamil akan membentuk sebuah pemahaman yang sama antara pemimpin dengan seluruh perangkatnya guna mempermudah implementasi akuntabilitas kinerja.
"Bahaya kalau pasukan tidak punya pemahaman yang sama. Saya percaya teori pohon, kalau akarnya bagus, batangnya juga bagus. Kalau batangnya bagus rantingnya juga pasti bagus," ujarnya.
Namun demikian, dalam perjalanan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), Pemerintah Kota Bandung bukan tidak mendapatkan hambatan. Kang Emil mengakui bahwa mental birokrasi merupakan salah satu kendala dalam penerapan sistem tersebut.
"Kendalanya mental birokrasi, makanya saya mengubah gaya kepemimpinan, saya tidak lagi nyuruh-nyuruh, saya langsung turun ke dapur. Kunci dari ini adalah political will, pemimpin harus mau turun ke dapur, tidak nunggu di ruang tamu yang bagus, karena ekor itu bagaimana kepalanya," kata dia.
Kamil turut menjelaskan bahwa dalam implementasi SAKIP tersebut, Walikota Bandung itu membuat perjanjian kinerja dengan seluruh SKPD untuk menunjukkan komitmen. Dengan demikian, setiap SKPD akan berlomba untuk memperbaiki unit kerjanya karena sadar performanya akan dievaluasi secara berkala.
"Setelah itu kita buat tim, kita bangun sistemnya, saya bangun smart city.
Smart city itu ada dua, pertama saya sebagai Walikota bisa mengontrol kepala dinasnya, kemudian kami bisa dievaluasi juga oleh warga," katanya.
Selain itu, Kamil juga memberikan penawaran kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan sistem yang sudah dibangun oleh Kota Bandung dalam rangka percepatan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Saya menawarkan, daripada sulit membuat sitem baru karena biaya juga mahal, silahkan pakai sistem Kota Bandung, gratis! Kita ini kan NKRI," ujar Kamil.
Setelah mendapatkan predikat A dalam laporan hasil evaluasi yang diserahkan oleh Kementerian PANRB, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak akan berdiam diri dan menyasar pada target selanjutnya yaitu masuk dalam zona bebas korupsi. (ris/HUMAS MENPANRB)
