Menteri PANRB Syafruddin saat memberi kuliah umum Sespimti Lemdiklat Polri, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Rabu (04/09).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan reformasi birokrasi merupakan solusi tepat bagi bangsa Indonesia terutama Polri dalam menghadapi dinamika global dan era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini.
"Teruslah lakukan reformasi birokrasi dalam institusi kepolisian untuk wujudkan lembaga yang profesional dan sebagai etalase pelayanan yang berkualitas," ujar Menteri Syafruddin saat memberi kuliah umum Sespimti Lemdiklat Polri, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Rabu (04/09).
Menurutnya, Polri merupakan salah satu institusi pendukung suksesnya penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Di hadapan peserta Sespimti Lemdiklat Polri, Syafruddin menjelaskan pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yakni pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Implementasi reformasi birokrasi diharapkan akan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini sejalan dengan konsep baru Korps Bhayangkara yang dikenal dengan pemolisian demokratis yang menekankan pentingnya perubahan pada internal Polri untuk meraih kepercayaan publik sebagai dampak dari demokratisasi.
"Banyak sekali inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan kepolisian, dampaknya public trust terhadap kepolisian terus meningkat hingga saat ini," ungkap mantan Wakapolri ini.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Syafruddin juga mengingatkan pentingnya penerapan reformasi birokrasi yang berpusat pada pembangunan kualitas SDM. Dengan revolusi mental aparatur pada POLRI akan mendorong pemerintahan yang efektif juga efisien, sehingga dapat melayani publik cepat dan dinamis menjawab perubahan.
“Polri harus lincah, fleksibel, tidak lagi kaku pada rutinitas aturan agar dapat menjawab setiap tantangan yang ada," paparnya.
Tujuannya agar Indonesia memiliki daya saing tinggi di level global. Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-77 dari 119 negara dalam global talent competitiveness index. Pemerintah akan membentuk manajemen talenta nasional dan talent pool nasional, sehingga dapat menempatkan talenta terbaik bangsa pada posisi yang tepat.
Syafruddin mengakui Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan dengan menerapkan reformasi birokrasi. Bahkan Indonesia sudah selama dua tahun berturut-turut mendapat pengakuan dari PBB dalam bidang pelayanan publik. Namun, ternyata negara-negara lain tidak berdiam diri dan terus melakukan inovasi.
"Indonesia sudah mencapai perkembangan sangat pesat, terbukti inovasi pelayanan publik mendapat penghargaan tertinggi dari PBB dalam ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA). Tetapi negara lain tidak berdiam diri, mereka juga melakukan berbagai lompatan dalam inovasi," tutur Syafruddin.
Untuk itu, mantan Kalemdiklat Polri ini mengajak seluruh jajaran kepolisian dapat melakukan lompatan dan gagasan dalam pemikiran sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa. Syafruddin berpesan agar institusi kepolisian terus melakukan adaptasi dengan meingkatkan kualitas dan profesionalisme organisasi. (HUMAS MENPANRB)
