Jakarta - Kebijakan yang dikeluarkan MenPANRB Yuddy Chrisnandi menjelang cuti lebaran mendapat banyak sorotan. Salah satunya dari pengamat birokrasi Indonesia Nova Andika, Chairman Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW). Dalam wawancara eksklusif di Jakarta (Selasa, 5/7), Nova menyatakan mendukung penuh seluruh kebijakan bagi para PNS di seluruh Indonesia dalam rangka libur hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 10 Juli 2016.
"Dalam konteks birokrasi, kebijakan Menpan yang melarang PNS tidak terima parsel, tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik, serta tidak mengambil lagi cuti setelah cuti bersama sangat efektif dalam mendukung negara baik dari sisi pencegahan gratifikasi, penghematan anggaran, serta mengutamakan kepentingan publik," ujar Nova.
Menurut Nova, larangan MenPANRB untuk PNS agar tidak menerima bingkisan lebaran sangatlah positif, karena budaya ini sudah terlalu lama mengakar di negara ini. "Kita juga sebenarnya tahu kalau pemberian parsel lebaran sudah pasti berujung pada indikasi KKN. Oleh karenanya saya sangat setuju ketika Menpanrb secara tegas mengeluarkan larangan ini," kata Nova.
Lebih lanjut lagi, menanggapi kebijakan yang melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik yang banyak diprotes para PNS di penjuru daerah, Nova justru berpendapat bahwa hal ini akan memberikan keuntungan bagi negara. "Mobil dinas ya hanya untuk keperluan dinas, mudik kan bukan keperluan pelayanan publik. Bayangkan apabila ada kerusakan yang terjadi pada kendaraan apabila dibawa perjalanan mudik, tentu akan menjadi beban negara karena akan memakan anggaran belanja untuk perbaikan," ujar Nova.
Nova juga sangat mendukung himbauan MenPANRB yang meniadakan pengajuan cuti tambahan setelah cuti bersama. Nova berpendapat bahwa cuti bersama Lebaran ini sudah cukup panjang, jika para PNS mengambil cuti lagi tentunya akan mengganggu produktivitas pelayanan publik. "Libur nasional kali ini sudah cukup panjang, jadi kalau para negara mengambil lagi cuti, bagaimana para PNS dapat meningkatkan daya saing dalam pelayanan publik. PNS itu tugas nya memang mengurus rakyat," tegas Nova.
Nova mengakui, kebijakan yang dikeluarkan MenPANRB Yuddy Chrisnandi memang cenderung tidak populer di mata masyarakat, namun ia menjelaskan bahwa rakyat sekarang sudah harus belajar untuk dapat menilai secara objektif, karena kebijakan-kebijakan seperti inilah yang sangat menguntungkan masyarakat baik dari sisi optimalisasi pelayanan publik, penghematan anggaran serta pencegahan praktik KKN dan gratifikasi. Ia berharap kepada para pemangku kebijakan lainnya dapat secara tegas mengeluarkan aturan dan panduan yang mengutamakan kepentingan publik seperti yang dikeluarkan MenPANRB. (Ajg/Humas MenPANRB)
