Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa saat membuka FGD Sharing Session Inovasi Pelayanan Publik untuk Menyukseskan RB Tematik secara virtual, Senin (21/11).
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius guna mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, salah satunya dengan menjalankan reformasi birokrasi (RB) tematik. Melalui RB tematik dapat menumbuhkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
"Untuk menyukseskan program tersebut diperlukan pembelajaran, salah satunya melalui sharing session inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah yang telah melakukan terobosan dalam inovasi pelayanan publik," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa saat membuka FGD Sharing Session Inovasi Pelayanan Publik untuk Menyukseskan RB Tematik secara virtual, Senin (21/11).
Diah mengatakan sejak tahun 2014 Kementerian PANRB telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Dengan kompetisi ini menurutnya merupakan salah satu cara untuk mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah yang sampai saat ini telah menghasilkan setidaknya 951 inovasi pelayanan publik.
Diah menerangkan dari beberapa inovasi pelayanan publik tersebut, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dapat dilakukan. Tentunya dalam proses pelaksanaannya diperlukan kolaborasi lintas sektor dan koordinasi, yang menjadi kunci keberhasilan pada program pengentasan kemiskinan tersebut.
"Inovasi-inovasi tersebut telah memenuhi kriteria seperti kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan dan berkelanjutan, serta berasal dari berbagai sektor dan menyasar beragam target pemerintahan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan," jelasnya.
Diah berharap inovasi dan praktik baik pelayanan publik yang telah dilakukan dapat direplikasi pada daerah-daerah lainnya, terutama pada derah yang tingkat kemiskinan ekstrem cukup tinggi.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara mengatakan melalui RB tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja sebagaimana diharapkan. "RB akan bekerja bagaimana mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah terkait dengan tata kelola pada isu atau program prioritas pemerintah," ujarnya
Agus menjelaskan, RB tematik bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, juga untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat dan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden Joko Widodo.
RB tematik fokus pengentasan kemiskinan tersebut akan mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan lebih efektif sehingga pelaksanaan program tepat sasaran.
Agus berharap setiap contoh yang baik akan menjadi best practices untuk penerapan tata kelola pemerintah yang baik bagi daerah lainnya, misalnya pada tata kelola data kemiskinan terpadu. Ia meminta agar pemerintah daerah terus meng-update terkait data kemiskinan untuk menjadi bahan intervensi setiap program kegiatan.
"Saya juga berharap adanya peningkatan kompetensi ASN yang menangani pelaksanaan program kegiatan kemiskinan serta bagaimana penyusunan proses bisnis dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan, standar layanan dalam pemberian bantuan sosial, dan peningkatan kualitas pengaduan khusus terkait pemberian bantuan-bantuan sosial kemiskinan," tandasnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
